Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sama untuk memperlancar sertifikasi tanah milik TNI. Kerja sama itu untuk mencagah konflik dan mengurangi praktik mafia tanah.
"Aset TNI kalau bisa kita selesaikan dulu. Baru kali ini pemerintah sangat serius mengenai sertifikat tanah, saya berharap Tahun 2025 seluruh tanah sudah terdaftar. Kalau itu bisa tercapai manfaatnya luar biasa kepada ekonomi, hak rakyat, mencegah konflik dan menutup pintu bagi mafia tanah yang baru," ujar Menteri Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil, pada pidatonya di Aula Bhineka Tunggal Ika Kemhan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).
"Dari data tanah ternyata, TNI memiliki tanah sebanyak 330.733 Hektar, tetapi baru 6.732 Hektar yang sudah disertifikat," sambungnya.
Perjanjian kerja sama itu ditandatangani Sekjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Hadiyan Suminta dan Sekjen Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional M. Noor Marzuki. Dokumen kerja sama itu bernama 'Pensertifikatan dan Penanganan Tanah Aset Kemhan TNI'. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil.
Sementara itu, Ryamizard mengatakan tim terpadu yang sudah dibentuk untuk menindaklanjuti isi perjanjian kerja sama agar mensosialisasikan ke seleuruh Satuan Kerja jajaran Kemhan,TNI, maupun Pertanahan Kota/Kabupaten jajaran Kementerian Agraria Tata Ruang.
"Saya berharap kepada tim terpadu yang sudah dibentuk untuk menindaklanjuti isi perjanjian kerjasama ini serta selanjutnya menyosialisasikan kepada seluruh Satuan Kerja jajaran Kemhan TNI maupun pertahanan Kota/Kabupaten jajaran Kementerian Agraria Tata Ruang," ucap Ryamizard dalam pidatonya.
Selanjutnya, Ryamizard juga meminta kepada Satuan Kerja Mabes TNI dan Mabes Angkatan untuk membantu kerja Tim Terpadu.
"Kepada Satuan Kerja Mabes TNI dan Mabes Angkatan, saya minta membantu sepenuhnya kerja Tim Terpadu dengan penyiapan data pendukung," tutupnya (dtc)