Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah telah mempercantik Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal itu sebagai salah satu bentuk pembangunan merata yang dilakukan di wilayah terdepan Indonesia.
Pembangunan PLBN merupakan salah satu bukti Indonesia merupakan negara besar dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Saat ini terdapat 7 PLBN terpadu yang sudah dibangun, antara lain PLBN Entikong, Badau, Aruk di Provinsi Kalimantatan Barat. PLBN Mota'ain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
Namun, Pembangunan PLBN yang memiliki fungsi utama sebagai pos kepabeanan (Custom), keimigrasian (Immigration), karantina (Quarantine), dan keamanan (Security) atau yang sering disingkat CIQS dan memakan anggaran hingga Rp 20 triliun dinilai belum optimal, terutama dalam mendorong roda ekonomi perbatasan.
"Hasil kajian, seperti dikemukakan ideologi ekonomi yang berbeda ekonomi komersial dan lokal. Kemudian secara teknis juga tidak nyambung. Jadi ini adalah tantangan ke depan," kata Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi (Puslitbang KPT), FX Hermawan di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Dirinya mengatakan, bahwa Puslitbang KPT telah melakukan penelitian di tiga kawasan perbatasan, yakni Entikong, Kabupaten Sanggau, kemudian Mota'ain, Kabupaten Belu, serta Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Misalnya Entikong, di sana ekonomi yang berkembang dihasilkan dari komoditas lada dan karet. Komoditas tersebut banyak menyumbang pendapatan bagi warganya.
"Tapi infrastruktur yang ada bukan untuk menopang perdagangan lada dan karet, tapi hanya secara umum. Jadi kurang nyambung sosio agrikultur dengan infrastrukturnya," kata Hermawan.
Selain itu, PLBN Motaain di Belu juga tidak memiliki keterhubungan dengan ekonomi lokal. Sebab, masyarakat di sana banyak mendapatkan pemasukan dari beternak dan menanam jagung. Sementara PLBN itu menopang kegiatan komersial dan ritel. Kemudian di daerah Sebatik,
Oleh sebab itu, kata Hermawan, saat ini tim telah memberikan rekomendasi yang bisa membuat PLBN-PLBN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendorong roda ekonomi di wilayah perbatasan.
Adapun rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk Motaain perlunya pengembangan peternakan dan tanaman jagung dan sejenisnya. Kemudian, perlunya mengurangi ekspansi ke daerah berlereng dan konversi daerah hutan.
"Ekspansi ke daerah berlereng diarahkan untuk tanaman tahunan," kata Hermawan.
Kemudian untuk wilayah Sebatik, pihaknya merekomendasikan pengurangan pengembangan pertanian ke hutan lindung atau berlerang. Lalu perlunya prioritas pada sumber daya air dan pengelolaan air. Pembangunan danau atau embung penyimpanan air diperlukan pada berbagai lokasi tertentu seperti di lembah yang selanjutnya dapat menyediakan air untuk rumah tangga dan pertanian.
Sedangkan untuk perbatasan Entikong, sebaiknya pengembangan pertanian tidak bersifat intensif. Menurutnya, sebaiknya perlu pengembangan bersifat tanaman tahunan seperti karet dan lada. Diharapkan, rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat mendorong roda perekonomian di perbatasan."Potensi perluasan areal pertanian sangat terbatas," pungkasnya. (dtc)