Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Bandara Silangit resmi menjadi bandara internasional sejak, Jumat (24/11). Harapannya bandara ini akan menjadi gerbang wisatawan ke Danau Toba. Istilah Presiden Jokowi, saat acara peresmian itu, dengan dibukanya bandara ini, merupakan sebuah “ledakan” baru dari Danau Toba. “Ledakan” yang nantinya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat, khususnya yang tinggal di Tano Batak.
Namun agaknya “ledakan” itu belum sepenuhnya diikhtiarkan seluruh stakeholder. Termasuk Pemprovsu sendiri yang merupakan “tuan rumah” Danau Toba. Karenanya sejumlah masyarakat menganggap pemprovsu tidak serius mengelola Kawasan Danau Toba.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Sumut, Richard Pandapotan Sidabutar kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (254/11). Menurut wakil rakyat dari Dapil Siantar-Simalungun ini, indikasi ketidakseriusan itu dapat terlihat dari minimnya pengalokasian anggaran untuk pengembangan kawasan Danau Toba.
Perhatian tersebut, katanya, sangat berbeda dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat dalam pengembangan kawasan wisata Cileteuh di Sukabumi. Pihaknya merasa kagum dengan keseriusan Pemprov Jawa Barat dalam pengembangan potensi wisata tersebut sehingga mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 600 miliar.
Sedangkan untuk pengembangan Danau Toba, Pemprov Sumut hanya mengalokasikan anggaran Rp 1,2 miliar sebagaimana paparan Dinas Pariwisata kepada Komisi B DPRD Sumut. Pemprov Jawa Barat mengalokasi anggaran hingga Rp 600 miliar meski kawasan Cileteuh hanya mencakup lima kecamatan. Sedangkan kawasan Danau Toba mencakup tujuh kabupaten.
"Ini membuktikan komitmen Pemprov Sumut terhadap kebijakan strategis yang telah ditetapkan pemerintah pusat masih rendah. Padahal pusat sudah menjadikan Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional," katanya.
Richard juga mengkritisi keseriusan pemprovsu dalam memperjuangkan Geopark Kaldera Toba (GKT) masuk menjadi taman dunia yang diakui UNESCO. Terkesan program ini jadi terkatung-katung.
"Dari informasi yang saya dengar, anggaran untuk itu belum terealisasi. Padahal akhir tahun ini tim asesor dari UNESCO akan kembali datang untuk melihat kesiapan GKT masuk jarinan taman bumi dunia," ujarnya.
Hal sama juga disampaikan salah seorang pengurus Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT), Karmel Sianturi. Dijelaskannya, BP GKT adalah lembaga yang dbentuk Pemerintah Sumatera Utara untuk itu mewujudkan GKT. Tapi kenyataannya, lembaga ini tidak didukung sepenuhnya. Salah satunya pemprovsu tidak juga merealisasikan anggaran untuk mendukung kerja BP GKT itu.