Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) menegaskan sudah harus ada pergantian pimpinan di tubuh Golkar pada bulan Desember. Apapun hasil praperadilan Setya Novanto, menurut JK, itu tak akan mempengaruhi pelaksanaan munaslub.
"Memang persetujuan itu saya kira Desember sudah harus ada pergantian," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Dengan ditahannya Novanto oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi e-KTP, kata Wapres RI ini, maka secara otomatis itu telah memberikan image buruk terhadap Golkar. Turunnya elektabilitas Golkar juga disebut-sebut merupakan dampak dari perkara Novanto.
"Image Golkar tercermin daripada surveinya yang menurun, caranya ialah pimpinannya harus bersih. Itu aja sebaiknya. Yang ini ada masalah harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," kata JK.
JK memperkirakan dengan situasi tersebut, apapun hasil gugatan praperadilan Novanto tidak akan mempengaruhi dorongan Munaslub yang semakin banyak disuarakan. Novanto mengajukan praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya.
"Sesuai dengan apa yang disetujui pleno kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak kemungkinannya kan sulit. Boleh bilang ini pasti ada munaslub," tegasnya.
"Namanya (Golkar) sudah jelek, kan praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya prosesnya bisa aja katakanlah dia menang orang tetap berpikir bahwa ada masalah," imbuh JK.
Ditambahkannya, pelaksanaan munaslub tidak masalah jika dilakukan sebelum atau sesudah praperadilan Novanto. Dorongan munaslub muncul dari para senior partai dan DPD I Golkar.
"Ya beda-beda berapa hari aja lah, itu saya kira sebelum atau setelah, tidak masalah," ucap JK.
Seperti diketahui, DPP Golkar memutuskan menunggu hasil praperadilan sebelum memutuskan nasib Novanto selanjutnya. Apabila memenangkan praperadilan, Novanto akan kembali aktif sebagai ketua umum dan ketua DPR. Namun jika kalah, DPP akan memproses digelarnya munaslub. (dtc)