Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan orasinya di Gedung KPK dalam memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia 2017. Orasinya menitikberatkan pada 3 kosakata.
Kosakata pertama yakni state capture corruption. Menurut BW, sapaan akrab Bambang Widjojanto, kosakata tersebut populer dalam konteks era Orde Baru.
"Hari ini ada 3 kosakata penting. Yang pertama adalah yang disebut dengan state capture corruption. State capture corruption itu sebenarnya salah satu kosakata yang muncul 1990-an kalau menggunakan pendekatan dari World Bank. Tapi dalam konteks politik itu muncul ketika era Orde Baru," kata BW saat berorasi di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2017).
BW mengatakan state capture corruption merasuk dalam kebijakan pemerintah Orde Baru. Bahkan, merasuk juga dalam kebijakan yang ada di Tanah Air saat ini.
"Kalau ingin mengetahui apa bentuk state capture corruption yang muncul, kalangan ahli sekarang menunjuk panitia Hak Angket KPK itu salah bentuk dari state capture corruption," terang dia.
Kosakata kedua adalah oligarki, sebuah kekuatan yang bersekutu dengan tiga kekuatan, yakni pengusaha hitam, politisi busuk, dan birokrat yang tidak amanah. Menurut BW oligarki bisa mengatur state capture corruption.
"Kata kedua yang muncul adalah yang disebut dengan oligarki. Apa itu oligarki? Yaitu suatu kekuatan di luar kekuasaan yang mampu mendesakkan kepentingannya untuk mengkooptasi dan melakukan penetrasi pada kepentingan kekuasaan itu," papar BW.
"Dan mereka biasanya bersekutu dari tiga kekuatan. Pengusaha hitam, politisi busuk, dan birokrat tidak amanah. Kekuatan oligarki inilah yang bersenyawa dan dia bahkan bisa menjadi bagian penting yang mengatur state capture corruption itu," imbuhnya.
Kosakata terakhir ialah politik kartel dan politik dinasti. BW menuturkan politik kartel dan politik dinasti itu suatu hal yang memperkuat atau menjadi bagian dari oligarki dan state capture corruption.
"Kalau melihat tiga kosakata ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan poin pertama, apakah hari ini reformasi menjadi antitesis Orde Baru? Maka kajiannya mengatakan Orde Baru tetap hadir pada hari ini dan yang tidak ada pada zaman Orde Baru adalah KPK," tegas BW. (dtc)