Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Indonesia mendapat peringkat layak investasi dari 3 lembaga rating yaitu Fitch Rating, Moody's, Standard and Poor's. Mengacu pada capaian itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali birokrasi jangan menyulitkan dunia usaha.
"Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi membikin susah dunia usaha, membikin susah masyarakat dan menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas," kata Jokowi kata Jokowi di acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12).
Maka itu Jokowi fokus memangkas 42 ribuan aturan yang tidak jelas. Pemerintah terus melakukan deregulasi.
"Nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa mangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah," imbuh Jokowi.
Jokowi jengkel karena setiap ingin membuat kebijakan, ada saja aturan yang menghalangi. Belum lagi praktik pungutan liar yang banyak dijumpai.
"Sebab itu transparansi, keterbukaan, kecepatan, aturan sederhana jelas harus terus kita tingkatkan. Kita sudah mulai perizinan dunia usaha 2015 misalnya di BKPM, PTSP untuk 9 izin bisa diberikan dalam waktu 3 jam. Dulu bisa berbulan-bulan dan bertahun-tahun," tutur Jokowi.
Sebelumnya dalam acara Kompas 100 CEO Forum bulan lalu, Jokowi mengatakan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing business/EODB), oleh world bank, untuk 2016 meningkat dari 106 jadi 91, dan yang terbaru menjadi peringkat ke 72. Artinya dalam dua tahun kita 34 peringkat.
"Ini lompatan cepat, ini bukan kata saya, kata Bank Dunia, World Bank. Lalu survey 2017 tentang prospek negara tujuan investasi, Indonesia tahun ini naik ke peringkat 4 dari peringkat 8," kata Jokowi. (dtf)