Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara (Sumut) mengaku akan mengerahkan sekitar 50 dokter ahli untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi Cagub dan Cawagub yang menjadi kontestan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumut 2018.
Tidak hanya itu, Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Pilkada Sumut 2018, dr Ramlan Sitompul SpTHT-KL mengatakan, pemeriksaan itu juga ditambah oleh dokter umum sebagai pendukung, paramedis dan petugas keamanan yang dilakukan di Gedung Paviliun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik sejak Kamis (11/1/2018) hingga Senin (14/1/2018) mendatang.
"Dipilihnya RSUP Haji Adam Malik karena di peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebutkan pemeriksaan dilakukan di RS Kelas A. Jadi RS Adam Malik satu-satunya di Sumut," jelasnya kepada wartawan, Senin (8/1/2018).
Ramlan mengatakan, pemeriksaan terdiri dari beberapa tahapan. Di antaranya pemeriksaan standar, mata, pendengaran, penciuman, urologi, bedah, jantung dan pemeriksaan penunjang seperti treatment Elektrokardiogram (EKG).
Pemeriksaan kesehatan tersebut, sambungnya, berbeda dengan lima tahun lalu. Sesuai Peraturan KPU yang baru pada Desember Tahun 2017 disebutkan ada keterlibatan dari pemeriksaan psikologi oleh Perhimpunan Psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk pemeriksaan bebas narkoba.
"Menurut kita RS sebenarnya sudah lengkap. Namun karena ini peraturan KPU, kita patuhi peraturannya sesuai kebutuhan KPU, " terangnya.
Ramlan menambahkan, jalannya pemeriksaan kesehatan tersebut pihaknya membagi dua hari untuk Cagub dan Cawagub pada tanggal 11 dan 12 Januari. Sedangkan untuk Cabup dan Cawabup dilakukan pada tanggal 13 dan 14 Januari.
Sementara itu, Ketua IDI Sumut dr Edy Ardiansyah SpOG (K) menyampaikan, pihaknya mengkoordinir pemeriksaan kesehatan kepala daerah bekerja sama dengan RSUP Haji Adam Malik, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tim psikolog. Langkah-langkah tersebut tetap dilaksanakan secara profesi tanpa ada keberpihakan.
"Rangkaian kegiatannya mulai dari sosialisasi tindakan, persiapan dan pemeriksaan kesehatan. Selain IDI, tim pemeriksa juga ada dari BNN dan psikolog. Pemeriksaan sebelum-sebelumnya tidak pernah ditemukan kendala," ungkapnya.
Karenanya ia berharap, siapapun kepala daerah terpilih nantinya dapat memikirkan kesehatan karena merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal ini agar masyarakat memahami bahwa modal utama pembangunan adalah pemikiran yang sehat.
Menurutnya, jika kesehatan pemikiran sudah baik maka penatalaksanaan kesehatan juga tidak akan menghabiskan anggaran besar. Pemikiran sehat juga sebagai upaya preventif.
"Karena selama ini di RS hanya mengutamakan pengobatan setelah sakit. Jadi kita harap kepala daerah terpilih bisa menjadikan RS sebagai sarana promotif kesehatan yang selama ini masih kurang," pungkasnya.