Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Yogyakarta. Toilet mewah yang berada di bawah tanah (underground) berstandar internasional di Jalan Senopati Yogyakarta telah dioperasikan. Toilet tersebut telah dibuka untuk umum. Para wisatawan dan warga sudah diperbolehkan untuk memakainya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali mengecek toilet tersebut dan memberikan catatan terkait fasiltas air. Setelah mencoba, Sultan menilai air yang di toilet kurang kuat mengalir atau kurang keras.
"Ya mungkin airnya kurang keras, bukan yang di wastafel tapi di toiletnya," kata Sultan saat mengecek toilet undergorund di jalan Senopati Yogyakarta, Selasa (9/1/2018).
Sementara untuk yang lainya, Sultan HB X menilai sudah cukup. Toilet underground penting dibangun di lokasi tersebut. Karena di sekitar lokasi itu banyak orang yang membutuhkanya. Jika tidak ada toilet maka kondisi bau yang bisa membuat tidak nyaman.
"Lho di sini ada anak-anak yang akan ke Taman Pintar, ada penitipan sepeda, mobil. Berarti di situ kan banyak orang yang memerlukan toilet, kalau nggak ada toilet bisa pesing," kata Gubernur DIY itu.
Saat mengecek toilet, Sultan juga menjajal fasilitas bagi difable yaitu lift wheelchair dengan meluncur dari atas ke bawah. Fasilitas ini diperuntukkan khusus bagi para penyandang difable yang akan masuk ke toilet bawah tersebut.
Plt Kepala Dinas PUP-ESDM DIY, Muhamad Mansur mengatakan toilet underground pembangunan toilet underground ini menelan biaya Rp 5,8 miliar yang dibangun kurang lebih sekitar 10 bulan. Diawali bulan Maret sampai dengan 19 Desember 2017. Toilet tersebut dilengkapi dengan fasilitas ruang laktasi (untuk ibu menyusui), fasilitas khusus untuk difable, dan untuk toilet terdiri dari 12 kamar untuk putri dan 6 kamar untuk putra.
Untuk saat ini toilet masih digratiskan sampai sudah ada regulasi terkait dengan penentuan tarif. Karena penentuan tarif perlu ada SK Gubernur untuk memberlakukan tarif. Untuk tahun pertama masik dikelola Pemda DIY dan nanti bisa bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk pengelolaannya.
"Masih kami tanggung, nanti kami lihat, kan itu harus ada regulasi berapa, itu kan ada tarif yang harus di SK kan Gubernur. Tidak hanya terus nyemplungin (masukan) Rp 2 ribu, Rp 3 ribu kan ndak. Nanti pasti ada tarif yang diberlakukan, tapi untuk tahun pertama masih kami yang mengelola," kata Mansur. (dtc)