Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah menargetkan pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51% rampung pada Juni 2018. Saat ini, kepemilikan saham Indonesia di perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu baru sebesar 9,36%.
"Ikut Pak Jonan (Menteri ESDM), Juni 2018 ya ikut Pak Jonan," kata Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Budi menjelaskan, proses pengambilalihan 51% saham Freeport Indonesia dilakukan pemerintah dengan mengakuisisi hak participating interest (PI) Rio Tinto yang sebesar 40% dalam pengolahan tambang Grasberg.
Mantan Dirut Bank Mandiri ini menyebutkan, proses negosiasi dilakukan pemerintah dengan perusahaan tambang multinasional asal Australia itu.
"Yang bisa saya sampaikan progresnya sudah bagus, Bu Ani (Sri Mulyani) juga sudah sampaikan bahwa kita tetap mengambil 51% saham di Freeport Indonesia," tambah dia.
Pengambilalihan 51% saham Freeport ini juga dilakukan dengan mekanisme korporasi tanpa secuil pun membebani APBN dan APBD. Koprorasi yang dimaksud adalah Holding BUMN Pertambangan yang dipimpin Inalum dan bekerjasama dengan BUMD bentukan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yakni PT Papua Divestasi Mandiri.
"Yang akan kita ambil itu sahamnya, ada informasi yang teman-teman bisa bahwa tahun 1996 itu ada tandatangan antara Freeport Indonesia dan Rio Tinto di mana ada pembagian revenue sharing, jadi kalau kita ingin kuasai benar-benar 51% ya kita meski diskusi dengan semua pihak," ungkap dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses pengambilalihan saham melalui Rio Tinto masih berjalan dan tidak bisa sembarang diinformasikan kepada publik, mengingat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka di level global.
Namun, dirinya menyebutkan, bahwa pemerintah Indonesia akan tetap menguasai 51% saham Freeport Indonesia atau menjadi mayoritas pemegang saham.
"51% saham akan dimiliki Indonesia. Dan Indonesia diwakili penandatanganan ini. Proses untuk mendapatkan 51% termasuk apakah melalui PI yang nanti dikonversi jadi saham itu adalah proses yang sedang kami diskusikan dan di dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Yang bisa kami yakinkan, 51% sesuai instruksi bapak presiden adalah non negotiable, menuju ke situnya dan timeline-nya akan segera kita umumkan dalam satu paket begitu sudah selesai," kata Sri Mulyani.
Diketahui, pemerintah akan mengakuisisi participating interest atau hak partisipasi sebesar 40% Rio Tinto dalam pengelolaan tambang Grasberg. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya memuluskan jalan pemerintah dalam mengakuisisi saham Freeport Indonesia hingga 51%.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan saat ini perkembangan akuisisi saham Freeport Indonesia sudah dibuat dasar hukum untuk mengakuisisi saham.
"Sekarang sudah legal drafting, perjanjian akuisisi untuk capai 51%. Pemerintah akan beli participating interest Rio Tinto dalam PT Freeport Indoneska sebanyak 40%," kata Jonan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Pengambilalihan 40% participating interest (PI) Rio Tinto selanjutnya dikonversi menjadi saham. Konversi ini membuat persentase saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36% terdelusi menjadi sekitar 5%.
Selanjutnya, 9,36% saham Indocopper Investama juga akan diakuisisi pemerintah. Indocopper Investama memiliki andil 9,36% di Freeport Indonesia. Persentase saham Indocopper Investama juga akan mengalami delusi menjadi 5% akibat dikonversinya PI Rio Tinto 40% menjadi saham. (dtc)