Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - New York. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan setelah Myanmar dan Bangladesh mencapai kesepakatan soal pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang mengesampingkan badan pengungsi PBB, UNHCR.
"Kami yakin bahwa akan sangat penting untuk melibatkan UNHCR secara penuh dalam operasi tersebut untuk menjamin bahwa operasi itu mematuhi standar internasional," ujar Guterres dalam konferensi pers di markas besar PBB di New York, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/1).
Kesepakatan yang difinalisasi di Naypyidaw, Myanmar pekan ini, menetapkan tenggat waktu dua tahun untuk pemulangan warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.
Guterres mengatakan, UNHCR diberitahukan mengenai kesepakatan tersebut, namun bukan pihak yang ikut dilibatkan. Kesepakatan itu berlaku untuk sekitar 750 ribu warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh menyusul dua operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine pada Oktober 2016 dan Agustus 2017 lalu.
Guterres menekankan, penting agar pemulangan itu bersifat sukarela dan agar warga Rohingya dibolehkan kembali ke rumah-rumah mereka -- bukan ke kamp-kamp pengungsi. "Yang terburuk adalah memindahkan orang-orang ini dari kamp-kamp di Bangladesh ke kamp-kamp di Myanmar," tutur Guterres kepada para wartawan.
Lebih dari 650 ribu warga Rohingya telah kabur dari Myanmar dan mengungsi ke Bangladesh sejak operasi militer besar-besaran dilakukan di Rakhine pada Agustus 2017 lalu. Otoritas Myanmar bersikeras bahwa operasi militer itu bertujuan untuk membasmi para militan Rohingya yang menyerang puluhan pos polisi pada 25 Agustus 2017 lalu. Namun PBB menyebut kekerasan yang terjadi selama operasi militer sama dengan pembersihan etnis Rohingya. (dtc)