Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Washington DC. Untuk pertama kali sejak tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat (AS) tutup atau 'shutdown'. Situasi ini merupakan yang pertama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang menjabat sejak 20 Januari 2017.
Dilaporkan CNN, Sabtu (20/1), bahwa ini merupakan pertama kalinya pemerintahan AS tutup saat Kongres dan Gedung Putih dikuasai oleh partai yang sama. Diketahui bahwa DPR AS atau House of Representatives(HOR) dan Senat AS sama-sama dikuasai politikus Republik.
Presiden AS saat ini, Trump, juga dinaungi oleh Partai Republik. Lantas mengapa pemerintah AS bisa tutup?
Diketahui bahwa rencana anggaran pengganti atau 'stopgap spending-bill' gagal diloloskan oleh Senat AS dalam voting pada Jumat (19/1) malam waktu AS. Rencana anggaran ini sebelumnya diloloskan oleh HOR pada Kamis (18/1) malam waktu AS.
Dengan tidak diloloskannya rencana anggaran, maka pemerintah AS tidak memiliki dana untuk menjalankan operasionalnya. Situasi ini yang membuat pemerintah AS tutup, atau yang biasa disebut sebagai 'government shutdown'.
Apa itu government shutdown?
Seperti dikutip dari TIME, situasi 'government shutdown' terjadi saat Kongres tidak meloloskan rencana anggaran federal untuk tahun fiskal mendatang yang diajukan Presiden AS. Rencana anggaran itu untuk membiayai pemerintahan dan operasional departemen federal AS.
Dalam situasi ini, departemen-departemen tidak esensial akan tutup sementara hingga rencana anggaran disepakati oleh Kongres AS. Jangka waktu penutupan pemerintah AS tidak bisa diperkirakan, karena tergantung lobi parlemen.
Hingga kini, para Senator AS masih terus berunding di Capitol Hill, Washington DC. Berbagai lobi dan upaya dilakukan agar kesepakatan bisa dicapai dalam pembahasan rencana anggaran. Kemungkinan besar, rencana anggaran yang baru akan diajukan dan dibahas untuk nantinya di-voting lagi.
Apa yang terjadi saat pemerintah AS tutup?
Ketika pemerintah AS tutup, bukan berarti seluruh operasional federal itu terhenti. Departemen yang berhenti beroperasi hanyalah departemen yang dikategorikan sebagai non-esensial. Apa itu?
Departemen non-esensial merupakan departemen yang tidak tidak terkait dengan keselamatan publik dan keamanan nasional. Mereka yang bekerja pada departemen non-esensial antara lain para pekerja di taman nasional, museum atau monumen bersejarah AS, juga petugas layanan paspor dan visa serta layanan pada situs-situs pemerintahan. Tempat-tempat itu akan tutup selama shutdown berlangsung.
Selama pemerintah AS tutup, mereka akan 'dipaksa' cuti atau tetap tinggal di rumah dan tidak mendapat gaji. Kemungkinan besar mereka akan mendapat bayaran yang berlaku surut saat pemerintah AS kembali beroperasi.
Lawan dari departemen non-esensial adalah departemen esensial, atau departemen yang dibutuhkan dan penting bagi keselamatan publik dan keamanan nasional. Kebanyakan pekerja pada departemen esensial akan tetap bekerja selama pemerintah AS tutup, namun mereka tidak akan dibayar.
Yang tergolong departemen esensial adalah militer, lembaga penegak hukum dan otoritas pengontrol lalu lintas udara (ATC). Mereka akan tetap bertugas. Demikian halnya para pegawai Gedung Putih, Kongres AS, Departemen Luar Negeri dan Pentagon atau Departemen Pertahanan.
"Militer akan tetap bekerja, mereka tidak akan mendapat bayaran. Perbatasan masih akan diawasi, mereka (penjaga perbatasan) tidak akan mendapat bayaran. Pemadam masih akan memadamkan api di wilayah Barat, mereka tidak akan dibayar," sebut Direktur Kantor Pengelolaan dan Anggaran Gedung Putih, Mick Mulvaney, kepada wartawan pada Jumat (19/1) waktu setempat.
Terakhir kali, pemerintah AS tutup tahun 2013 saat era Presiden Barack Obama. Saat itu, pemerintah federal AS tidak beroperasi selama 16 hari. Ada 850 ribu pekerja pemerintah yang terpaksa cuti selama pemerintah AS tutup tahun 2013 lalu. (dtc)