Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Niat baik Gabungan Pengusaha Kelapasawit Indonesia (GAPKI) untuk terus berbenah dan bersedia mendengarkan saran dan kritikan dalam menjalankan bisnis perkebunan kelapa sawit, walau kritik itu belum tentu benar, akhirnya berbuah manis. International Labour Organization (ILO), sebuah lembaga dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), menyatakan bersedia mendukung GAPKI dalam menangani persoalan perburuhan di perkebunan sawit.
"Dukungan ILO ini langsung disampaikan ke saya dalam acara workshop yang membahas buruh perkebunan yang berlangsung dua hari, Rabu sampai Kamis (7-8/2) di Hotel Crown Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, workshop ini melibatkan 50 peserta yang terdiri dari GAPKI, unsur serikat buruh, LSM, dan para ahli K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) ILO," ujar Sumarjono Saragih, Kamis (8/2/2018).
Ia mengatakan hal itu kepada Medanbisnisdaily.com melalui handphone. Sumarjono Saragih adalah putra Simalungun yang bermukim di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Kini ia menjadi Ketua GAPKI Pusat bidang ketenagakerjaan dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumsel.
Sumarjono menguraikan apa yang akan dibantu ILO ke GAPKI. "ILO akan membantu GAPKI dalam menyusun satu standar K3. Nah, nantinya standar K3 ini diyakini bisa diterima oleh pasar global sehingga tidak ada lagi alasan pihak luar untuk melakukan tuduhan tidak berdasar, khususnya terhadap penanganan perburuhan di sektor perkebunan sawit," kata Sumarjono.
Sumarjono mengatakan merasa harus benar-benar mengatasi persoalan perburuhan perkebunan di Indonesia. Sebab, ia merasa isu pekerja dan manusia menjadi semacam "menu baru" yang digoreng para pembenci sawit, baik dari dalam maupun luarnegeri.
"Kita itu tidak punya lagi pilihan, we have no choice, diskriminasi dan kampanye hitam harus terus dilawan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggandeng lembaga global seperti ILO," papar Sumarjono.
Karena itu ia menilai sudah saatnya GAPKI harus mengantisipasi serangan pihak luar yang sangat diskriminatif dan dalam bentu kampanye hitam. Antisipasi GAPKI itu, kata Sumarjono, harus dilakukan lebih besar lagi.
Salahsatu agenda utama dalam workshop tersebut, ujar Sumarjono, adalah dengan mengimplementasikan tatacara dan praktek kerja yang baik dan memenuhi aspek K3 yang berlaku secara global dan dengan sesuai kondisi lokal perkebunan sawit di Indonesia.
Aspek K3 ini, kata Sumarjono, juga berlaku bagi kalangan petani sawit yang menguasai 42% perkebunan sawit nasional.
"Namun, ya tentu saja perlu perumusan khususlah untuk pekerja kebun di kalangan petani. Kan tidak bisa disamaratakan kondisinya dengan kondisi buruh di perusahan atai korporasi perkebunan sawit," ujar Sumarjono.
Pihaknya bertekad akan terus melakukan hal serupa. Sebab, melakukan promosi, edukasi, dan implementasi tentang kerja layak atau decent work dengan target utama petani dan pengusaha kecil perkebunan juga harus diwujudkan.
Sumarjono mengaku melakukan semua ini karena merasa bangga dan bersyukur, perkebunan sawit telah menjadi juara ekspor di tahun 2017, tertinggi sepanjang sejarah. Kata dia, data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan sumbangsih sawit terhadap perekonomian nasional mencapai angka USD 21.9 miliar atau setara dengan Rp 300 triliun.
Walau terus dihajar oleh kampanye hitam, sawit nasional harus bisa membuktikan diri menjadi penyumbang ekspor terbesar. Save sawit Indonesia, karena sawit adalah kita," pekik Sumarjono dengan penuh semangat.
Di akhir acara, Sumarjono menyerahkan buku berjudul "Mitos & Fakta" kepada Mrs Michiko selaku Country Director ILO Indonesia dengan tujuan agar ILO paham mana mitos, fakta, hoax dan kampanye hitam terhadap sawit.