Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku terpukul oleh banyaknya kepala daerah yang terciduk operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tjahjo mengatakan kepala daerah seharusnya memahami tata kelola pemerintahan.
"Kepala Daerah itu mitra Kemendagri dalam membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang semakin efektif, efisien. Dengan banyaknya OTT, ya saya merasa terpukul juga sedih dan prihatin," kata Tjahjo lewat pesan singkat kepada wartawan, Rabu (14/2/2018).
Menurut Tjahjo, kepala daerah seharusnya dapat menahan godaan untuk tidak melakukan korupsi. Kepada kepala daerah yang terjerat KPK, Tjahjo berpesan agar dapat kooperatif dalam penyidikan yang tengah dilakukan lembaga antirasuah itu.
"Apa pun asas praduga tidak bersalah dikedepankan. KPK dalam fungsi pencegahan sudah selalu mengingatkan juga pada Kemendagri dan pemda provinsi, kabupaten/kota, sampai desa," kata Tjahjo.
Perlu diketahui, Bupati Subang Imas Aryumningsih terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan suap terkait izin lahan. Sebelum Imas, ada 2 calon kepala daerah yang dijerat KPK melalui OTT, yaitu Bupati Ngada Marianus Sae dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.
Marianus adalah bakal calon Gubernur NTT yang diusung PDIP-PKB. Sedangkan Nyono, yang menjadi petahana di Jombang, kembali maju dalam Pilbup Jombang, yang diusung 5 partai, yakni Partai Golkar, PKB, PKS, Partai NasDem, dan PAN.
Marianus diduga menerima Rp 4,1 miliar dari seorang kontraktor terkait proyek-proyek infrastruktur. KPK juga memprediksi uang suap itu digunakan Marianus untuk kepentingan maju dalam Pilgub NTT 2018.
Sedangkan Nyono diduga menerima suap Rp 200 juta dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Pemkab Jombang Inna Silestyowati. Duit itu berasal dari pungli dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang hingga terkumpul Rp 434 juta dari pungli pada Juni-Desember 2017. (dtc)