Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Direktur Eksekutif Media Survei Indonesia (Median) Rico Marbun menilai politik identitas sah diterapkan di Tanah Air. Sebab, Indonesia menganut paham demokrasi.
"Sebenarnya politik identitas secara demokrasi itu kan sah-sah saja. Saya memilih orang karena sederhana, saya memilih orang karena dia tampan, itu kan boleh-boleh aja kan," kata Rico dalam jumpa pers di restoran Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).
Rico menuturkan masyarakat boleh saja jika memilih berdasarkan agama. Kata dia, yang tidak boleh dilakukan yakni memaksa orang untuk memilih.
"Sama juga seperti ketika saya memilih orang karena variabel agamanya, variabel identitasnya. Yang tak boleh adalah ketika memaksakan itu (pilihan) kepada orang lain, melakukan diskriminasi terhadap tema-tema itu," terang Rico.
Menurut Rico, politik identitas bukan ancaman. Dalam Pilpres 2019 mendatang strategi politik identitas harus diantisipasi oleh Presiden Joko Widodo jika kembali mencalonkan.
"Nah, PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan Pak Jokowi, menurut saya, dan ini (politik identitas) adalah sesuatu yang tidak bisa diantisipasi oleh Pak Ahok pada Pilgub DKI beberapa waktu lalu menganggap mereka ini adalah ancaman," ujar dia.
Rico mengatakan politik identitas merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk melepaskan Indonesia dari Belanda. Dia menyayangkan politik identitas justru dinilai sebagai barang haram.
"Politik identitas ini dipakai oleh elite politik terdahulu untuk memerdekakan negara ini dari Belanda. Ya kan? Politik identitas ini kan dipakai. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi barang yang haram? Kan begitu. Kenapa tiba-tiba sekarang jadi sesuatu yang salah, seakan saat ini politik identitas itu bertentangan dengan dasar negara? Padahal tidak ada sampai ke arah sana," papar Rico. (dtc)