Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyindir kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menggandeng Tentara Negara Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dalam pelaksanaan cetak sawah. Menurutnya program tersebut tidak ampuh meningkatkan kesejahteraan petani.
JK menjelaskan, saat ini penghasilan petani sangatlah rendah. Bahkan banyak dari petani yang malah beralih profesi menjadi buruh pabrik.
"Pendapatan petani itu hanya Rp 1 juta per bulan per keluarga. Jauh lebih tinggi UMR di mana pun dibanding itu," tuturnya dalam acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2018 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3).
Menurut JK untuk meningkatkan kesejahteraan para petani yang dibutuhkan adalah teknologi. Hal itu agar terciptanya efisiensi produksi dan meningkatkan produktivitas.
Oleh karena itu menurutnya langkah yang diambil Amran menggandeng TNI merupakan hal yang salah. Sebab kerjasama itu hanya membantu dalam hal tenaga, sementara yang dibutuhkan petani adalah bantuan teknologi.
"Jadi walaupun Panglima Kodim Koramil TNI dikerahkan itu tidak akan mempan. Karena pendapatannya masih rendah," tambahnya.
Dia pun menginstruksikan agar Amran tidak melanjutkan lagi program cetak sawah dengan TNI. Dia berharap agar Kementerian Pertanian fokus bagaimana meningkatkan produksi berbasis teknologi.
JK mengatakan itu di depan publik dalam acara yang juga dihadiri oleh Amran. "Jangan lakukan itu terus Pak Menteri," serunya.
Menurut JK banyak dari negara-negara lainnya yang mampu meningkatkan produktivitas pangan tanpa harus menambah lahan, salah satunya India.
Mendengar seruan itu, Amran yang diwawancarai setelahnya menegaskan bahwa program cetak sawah dengan TNI merupakan bagian kecil dari rencananya meningkatkan produktivitas. Meskipun dia menegaskan bahwa cetak sawah bukanlah hal yang mudah.
"Jadi kita lihat hasilnya, cetak sawah itu naik 500% jangan persoalkan 2 hektare yang dibawa-bawa disampaikan ke publik. Padahal naiknya 500%. Dulu itu tiap tahun 24 ribu hektare. Setelah kerjasama dengan semua pihak itu naik 138 ribu hektare per tahun dan itu naik 500%," tegasnya. (dtf)