Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meragukan keseriusan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dalam melakukan sosialisasi seputar pemilihan gubernur (Pilgub) tahun 2018. Sebab, kemampuan KPU untuk merangkul masyarakat untuk mengajak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat minim.
"Banyak masyarakat pemilih hampir dipastikan masih binggung dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada, termasuk pemilihan gubernur Sumut tahun 2018. Sosialisasi yang dilakukan KPU masih bersifat seremonial sehingga pesan kegiatan sosialisasi itu tidak sampai ke masyarakat secara luas ke 33 kabupaten/kota di Sumut," ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli, kepada wartawan, Minggu (25/3/2018).
Ia khawatir dengan kondisi ini akan menyebabkan angka partispasi pemilih menjadi rendah sehingga legitimasinya pun kurang. Sementara Pilgub Sumut tahun 2018 diperkirakan bakal menghabiskan total anggaran dana sekitar Rp850 miliar yang bersumber dari APBD 2018.
“Kami tidak ingin anggaran untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur Sumut tahun 2018 menjadi sia-sia akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU Sumut kepada masyarakat,” kata Nezar.
Ketidakseriusan KPU tersebut, lanjut politikus Partai Nasdem ini, dapat dilihat dari beberapa kali diundang rapat dengar pendapat (RDP) oleh
Komisi A DPRD Sumut tidak pernah datang.
“Kami menyesalkan sikap komisioner KPU Sumut yang belum juga bersedia hadir mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Sumut,” ucapnya.
Padahal, menurutnya, RDP cukup penting dihadiri untuk memperoleh masukan sekaligus evaluasi mengenai apa yang dinilai kurang dan perlu ditingkatkan lagi dari kinerja KPU Sumut.
Apalagi, rombongan legislator Komisi A DPRD Sumut saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) belum lama ini banyak memperoleh masukan dari KPU setempat yang diperkirakan juga cocok diterapkan dalam persipan menghadapi Pilkada serentak di Sumut.
"Banyak hal-hal positif yang dapat kita gali di provinsi-provinsi lain seperti di Bali. KPU di sini punya kebijakan dengan menekan atau menyurati Disdukcapil agar pendataan pemilih pemula didata melalui sekolahnya masing-masinh dan diakomodir sebagai bagian dari Peserta pemilu. Kebijakan ini kan dapat diadposi di Sumut, belum lagi bagaimana cara KPU untuk membuat TPS-TPS yang ada di daerah pengusian. Di Sumut juga ada Gunung Sinabung yang punya problem sama dengan gunung Agung di Bali," ucapnya.
Kalau pihak KPU sendiri tidak peduli ini merupakan cerminan dari kegagalan Pilkada Sumut nantinya. Sehingga perlu dilakukan evaluasi penggunaan anggaran KPU di triwulan pertama ini.
"Kami tidak mau anggaran yang dipergunakan itu sia-sia. Bila perlu kami merekomendasikan ke pimpinan dewan agar dievaluasi seluruh anggaran yang dipergunakan KPU," tegas Nezar.