Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyebut penambahan Pimpinan DPR/MPR berimbas pada keuangan negara. Penambahan tersebut hanya akan menjadi beban negara.
"Kalau ada penambahan anggota pimpinan itu menambah beban negara," ujar Uchok, dalam diskusi 'Implikasi Pemberlakuan UU MD3, Pasal Anti Kritik Hingga Beban Keuangan Negara', di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).
Dia pun menuding para anggota dewan tidak peka terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Saat ini banyak harga kebutuhan pokok naik dan utang negara yang masih menumpuk.
"Mereka harus melihat kondisi masyarakat saat ini, semua naik, bawang naik, apa-apa naik, ini harga diri aja yang enggak naik nih. BBM naik, semua naik, utang numpuk," ungkapnya.
"Hal-hal kayak gini yang harus jadi perhatian legislasi kita apa DPR kita bukan perebutan kekuasaan kursi pimpinan DPR atau MPR. Itu sangat sensitif sekali. Sangat menyakitkan rakyat," lanjut Uchok.
Padahal, tanpa adanya penambahan jumlah pimpinan saja anggaran untuk gaji anggota DPR dan MPR selalu naik setiap tahunnya. Uchok memaparkan, pada tahun 2016 gaji untuk anggota DPR dan pegawai di DPR sebesar Rp 1 triliun.
"Itu Rp 1 triliun hanya untuk menggaji orang-orang di DPR sana yang tidak mau dikritik, yang tidak mau diapa-apain, disentuh enggak mau. Ingin jadi Dewata," paparnya.
Pada tahun 2017, anggaran untuk gaji di DPR kemudian naik menjadi Rp 1,32 triliun. Sementara pada tahun 2018, lanjutnya, anggaran naik menjadi Rp 1,36 triliun. "Jadi naik 41 miliar," katanya.
Hal yang sama juga terjadi di MPR. Ia pun mempertanyakan hasil kinerja MPR yang selama ini belum dilihatnya.
"Tugasnya MPR apa sih? Sosialisasi 4 pilar. Tapi gagal semua. Gagal lihat darimana radikal-radikal islam itu di mana-mana, gagal itu pancasila. Masak tiap tahun ada sosialisasi 4 pilar tapi radikalisme Islam ada di mana-mana untuk membantai negara. Itu tuntut itu yang bikin program. Rp 437,5 m untuk tahun 2018 anggaran sosialisasi," tambahnya.
"Ini benar-benar pesta buat mereka. Uang rakyat dihabisin melalui APBN. Rakyat nya sengsara, mau makan kek mau apa, mau naik masa bodoh. Itu yang terjadi," lanjut Uchok.
Sementara itu, anggota Baleg DPR RI dari fraksi PPP M Iqbal sepakat jika penambahan pimpinan di DPR dan MPR akan menjadi beban negara, terutama dalam persoalan keuangan. Ia pun berharap besarnya anggaran yang nantinya akan dikeluarkan haruslah diimbangi dengan kinerja yang baik.
"Kita sama-sama menginginkan DPR lebih transparan demokratis dekat ke rakyat kedepankan tugas-tugasnya. Tidak semua anggota jelek ada yang baik. 560 anggota dari sisi lembaga kan bagus memang harus ada. Jangan kita bakar gudang jika ada tikus di dalamnya, tikusnya yang harus keluar," tuturnya. Untuk diketahui, sejak tanggal 15 Maret 2018 UU MD3 telah diberlakukan. Dalam UU tersebut, pada pasal 84 dan 15 disebutkan penambahan jumlah pimpinan DPR dan MPR. (dtc)