Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri mengatakan kriteria pemimpin di Indonesia haruslah berkaca pada Presiden RI pertama Sukarno (Bung Karno). Menurut Rachmawati, pemimpin harus memiliki kebijakan prorakyat dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat.
"Kriteria yang harus kita perhatikan adalah, pertama, saya berkaca kepada presiden pertama kita, Sukarno. Beliau sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, Pancasila, dan selalu beliau mengatakan populernya penyambung lidah masyarakat," ujar Rachmawati saat menjadi keynote speaker dalam acara Dialog Kebangsaan '2019 Presiden Harapan Rakyat' di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).
Karena itu, dia berharap presiden yang terpilih pada Pilpres 2019 adalah presiden yang amanah. Yaitu, presiden yang lebih suka dianggap sebagai penyambung lidah untuk rakyatnya dan mengerti arah tujuan bangsa.
"Ini kriteria yang harus diperhatikan apabila ingin dapat pemimpin yang sesuai dengan rakyat," ungkapnya.
Rachmawati mengimbau masyarakat tidak keliru dalam memilih presiden di Pilpres 2019. Sebab, tujuan revolusi Indonesia adalah menuju Indonesia yang adil dan makmur, seperti amanat Bung Karno.
"Revolusi belum selesai. Ini tugas pemimpin baru nanti untuk melanjutkan agar revolusi sesuai dengan amanat ke arah mana bisa melangkah dan mencapai tujuan," katanya.
"Bagaimana kita bisa cari pemimpin dan berdaulat dalam bidang ekonomi, sendiri dan tidak mengekor. Karena Indonesia punya SDA dan SDM yang cukup besar. Termasuk 4 besar di dunia, masak kita harus mengekor kepentingan asing," lanjutnya.
Selain itu, Rachmawati menyinggung soal penuntasan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia berharap presiden yang terpilih pada 2019 dapat menuntaskan kasus Bank Century.
"Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tahun 2019 jangan sampai kita keliru lagi mencari pemimpin kalau kita ingin memenuhi harapan rakyat. Carilah pemimpin yang amanah yang mengerti amanat penderitaan rakyat, yang mengerti tujuan," katanya.
Menurut Rachmawati, kasus BLBI merupakan kasus yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Ia meminta penuntasan kasus tersebut tidak tebang pilih.
"Itu siapa yang memberikan kebijakan Inpres 18 pada tahun 2002 itu pada waktu Presiden Megawati. Saudara-saudara tahu, itu memang saudara saya, tapi tadi saya sebutkan, kalau masalah soal keadilan-kebenaran, itu buat saya tidak ada pardon," katanya. dtc