Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat di daerah untuk bisa menyederhanakan perizinan-perizinan yang selama ini masih berbeli-belit.
Hal itu diungkapkannya pada saat memberikan arahan serta membuka resmi acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RKP 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta.
"Dalam Musrenbangnas saya mengajak baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dalam mendorong efisien. Kita lakukan bersama-sama. Lakukan perencanaan yang fokus. Ada skala prioritas 1, 2, 3 itu sudah cukup. Jangan berorientasi pada proyek. Dorong terus yang namanya penyederhanaan, yang ruwet disederhanakan," kata Jokowi, Senin (30/4).
Penyederhanaan izin yang dimaksud, kata Jokowi, bisa memberikan dampak yang besar salah satunya pada iklim investasi nasional. Salah satu penyederhanaan bisa dilakukan dengan sistem online.
Sampai saat ini, kata Jokowi, belum sinkronnya antara pusat dan daerah juga menyebabkan beberapa pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik.
"Ada pelabuhan nggak ada jalannya. Banyak ada 30 pelabuhan ada pelabuhan nggak ada jalannya. Ini perencanaan nggak ada waduk dan nggak ada irigasinya. Hati-hati yang namanya perencanaan. Ada museum di tengah hutan," ungkap dia.
Oleh sebab itu, orang nomor satu di Indonesia ini meminta kepada seluruh pejabat nasional baik pusat maupun daerah dapat berkoordinasi dalam membuat perencanaan kerja ke depannya.
"Sekali lagi kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Saya titip baik di K/L, BUMN, jangan ada ketergantungan pada APBN saja, pada APBD saja. Ada PPP, gunakan itu. Ada sekuritisasi, gunakan itu, ada limited concession scheme, gunakan itu. Sehingga tahapan pembangunan kita bisa dilakukan dengan cepat," tutup dia. (dtf)