Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Ketum PP Muhammadiyah,Haedar Nasir mengucapkan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal itu menjadi bukti pengakuan dunia terhadap kiprah Indonesia.
"Itu menunjukkan bukti pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di kancah dunia. Secara khusus apresiasi disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Menlu Retno L Marsudi yang selama ini berhasil memainkan peran politik luar negeri Indonesia sehingga negara kita memperoleh tempat di mata dunia," ujar Haedar dalam pernyataan tertulis yang diterima, Sabtu (9/6).
Masuknya Indonesia sebagai anggota DK PBB, kata Haedar, menjadi kesempatan untuk mewujudkan misi bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
"Dalam konteks politik global yang makin keras dan dinamis tentu posisi di PBB tersebut dapat dijadikan forum dan media memainkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia serta tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan,"kata Haedar.
Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap PBB setelah mengantongi 144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara.
Menlu Retno Marsudi telah menjelaskan 4 komitmen Indonesia di DK PBB. Pertama adalah memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global.
Kedua adalah menguatkan sinergitas antar negara-negara dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian. Ketiga Indonesia akan mendorong terbentuknya global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.
"Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030," tutur Retno melalui video conference dari Markas PBB di New York seperti dilihat dari layar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (8/6/2018) malam.(dtc)