Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Atas bencana tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pemerintah berusaha menjadikan peristiwa kelam tersebut sebagai momen memperbaiki kondisi pelayanannya. Khususnya menyangkut layanan angkutan penyeberangan.
Tujuan besarnya adalah guna mewujudkan Danau terbesar di Asia Tenggara tersebut sebagai destinasi wisata andalan. Atau dengan kata lain merealisasikan Danau Toba menjadi Monaco of Asia. Demikian terungkap dalam rapat gabungan antara DPRD Sumut dengan sejumlah institusi, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (2/7/2018).
Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A, Nezar Djoeli tersebut, selain beberapa anggota DPRD Sumut juga Sekretaris Daerah Pemprov Sumut, Sabrina; Kepala Dinas Perhubungan Sumut, MZ Siregar, Polda Sumut dan sebagainya.
Kata Nezar yang berasal dari Partai Nasdem, mustahil Danau Toba menjadi destinasi wisata andalan yang banyak dikunjungi wisatawan terlebih dari luar negeri dalam kondisinya seperti saat ini. Penyeberangan tidak terjamin keamanan dan kenyamanannya. Padahal, hal itu merupakan persyaratan penting. Sebab menyangkut keselamatan.
"Syahbandar di tiap pelabuhan saja tidak ada, baru dibuat setelah terjadi bencana," tegas Nezar.
Anggota Komisi A dari PKS, yakni Zulfikar menyebutkan hal serupa. Hikmah di balik bencana yang menghilangkan ratusan nyawa di Danau Toba adalah harus menjadi momentum perbaikan layanan. Jika tidak, jangankan wisatawan asing, turis lokal juga bakal enggan datang.
Keprihatinan serupa disampaikan Sabrina. Seharusnya jika tidak ada Syahbandar di pelabuhan, setidaknya kepada setiap penumpang diberikan tiket. Dengan demikian diketahui pasti nama penumpang serta jumlah pastinya.
"Kalau tak ada Syahbandar tentu manifest penumpang juga tidak ada. Tapi kan setidaknya ada tiket penumpang," ungkap Sabrina yang merupakan mantan staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Atas dasar argumen tersebut, DPRD Sumut dan Pemprovsu bersepakat melahirkan Peraturan Daerah tentang Keselamatan Penyeberangan Danau Toba. Sehingga seluruh pelaku usaha penyeberangan memastikan pelayanan yang nyaman dan aman.
"DPRD Sumut akan membentuk Panitia Khusus tentang kondisi penyeberangan Danau Toba yang output-nya adalah terbitnya Peraturan Daerah," kata Nezar.