Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para eksportir kelas kakap Indonesia ke Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 26 Juli 2018 kemarin.
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi meminta kepada 40 pengusaha yang juga eksportir ini untuk mencairkan seluruhnya devisa hasil ekspor ke dalam rupiah.
Hal itu, kata Sri Mulyani dapat membantu kondisi neraca pembayaran yang masih defisit dan mampu menguatkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain, termasuk dolar Amerika Serikar (AS).
"Khusus devisa ekspor, memang sudah ada beberapa langkah yang dilakukan selama ini dan dulu selalu bahwa devisa harus ke Indonesia," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7).
Pengakuan para pengusaha, devisa hasil ekspor memang tidak sepenuhnya dibawa pulang dan dicairkan dalam rupiah. Sebab, ada kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk valas. Seperti membayar utang perbankan luar negeri, hingga modal pembelian bahan baku impor.
"Tapi kalau untuk kepentingan dalam negeri maka dia dicairkan, sisanya kita berharap juga tetap bahkan bisa dikonversi ke rupiah dengan suatu kepastian, ini yang kita lakukan dan berkoordinasi terutama pada saat gejolak global itu sifatnya tidak biasa, yang terjadi perubahan transisi, makanya koordinasi dan komunikasi serta confidence perlu kita perkuat," jelas dia.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, permintaan Presiden Jokowi terkait devisa hasil ekspor juga akan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter yang dimandatkan oleh UU menjaga stabilitas nilai tukar mata uang garuda.
Apalagi, kondisi perekonomian dunia saat ini tengah mengalami transisi ke kondisi yang baru. Kondisi tersebut tentunya memberikan ketidakpastian bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
"Pemerintah siap full bekerja sama mendukung policy yang dilakukan BI, terutama menjaga nilai tukar rupiah, itu kita lakukan tanpa menafikan bahwa gejolak global itu akan terus berlangsung," papar dia.
"Bahkan Kementerian Keuangan, kami terus bersiap menggunakan instrumen fiskal kami di dalam merespon kondisi yang ada, apakah itu dalam bentuk dorong ekspor, dorong pariwisata, kurangi impor, menciptakan substitusi impor," tutup dia.(dtf)