Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta
Gerindra menyebut visi-misi Prabowo Subianto sebagai capres berfokus pada perbaikan ekonomi demi menghapuskan paham neoliberalisme yang dijalankan pemerintah saat ini.
Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Didiek J Rachbini menjelaskan paham neoliberalisme adalah ideologi dan diikuti oleh keyakinan dan tindakan kebijakan ekonomi politik yang bergantung pada pasar.
Pasar dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ini karena basis pasar hanya sebagai keyakinan utama maka sering disebut sebagai paham fundamentalisme pasar.
Dia menjelaskan, secara konstitusional Indonesia adalah penganut paham sosialisme tetapi dalam prakteknya menganut ekonomi pasar.
"Terutama pada praktik kebijakan pada masa orde baru, yang dijalankan oleh kaum teknokrat. Banyak kritik terhadap praktik kebijakan ekonomi pada era orde baru karena dianggap kurang dalam implementasi kebijakan sosial," kata Didiek, Selasa (7/8).
Dia menambahkan pada masa lalu, sedikit sekali program-program sosial yang dijalankan. Namun saat ini sudah lebih banyak. Contohnya pelaksanaan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama jaminan kesehatan seperti badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan.
Dia menyampaikan setelah orde baru yakni era reformasi pada pemerintahan Gusdur, Megawati dan SBY sudah banyak program sosial yang dijalankan. Jadi pemerintahan Jokowi hanya melanjutkan saja, seperti kartu sehat sebenarnya adalah jaminan kesehatan yang sudah ada di Undang-undang dan merupakan implementasi pasal 34 ayat 3 dan pasal 28H yakni saat itu ketua MPR-nya adalah Amien Rais.
Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Prabowo ingin menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam visi-misinya. Andre lalu berbicara soal ekonomi neolib.
"Bahwa ekonomi yang dibangun Pak Prabowo itu berdasarkan Pasal 33 UUD '45. Bukan ekonomi neolib yang terindikasi dibawa pemerintah sekarang," sebut Andre.(dtf)