Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Jabatan Wakil Kepala Polri masih kosong setelah Komjen (Purn) Syafruddin diangkat sebagai Menteri PAN-RB. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri telah menyerahkan sejumlah nama yang diusulkan menjadi Wakapolri ke Istana.
Paling santer terdengar adalah kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis yang akan menggantikan Syafruddin. Namun rencana pengangkatan Idham ini dinilai bakal menimbulkan resistensi di kalangan internal Polri karena tidak sesuai 'kacang urut'.
"Sebab, di atas Idham masih banyak jenderal bintang tiga yang lebih senior. Selama ini pengangkatan orang nomor dua di Polri itu selalu diambil dari bintang tiga senior dan tidak pernah tidak urut kacang atau melompat dari bintang dua," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (15/8/2018).
Neta menilai pengisian jabatan strategis di Polri cenderung tidak urut kacang sejak di era pemerintahan Joko Widodo. Neta juga menilai ada kecenderungan Polri membiarkan hal ini.
"Mantan ajudan Jokowi, misalnya, langsung dimutasi menjadi Kapolda Banten. Padahal, di era sebelumnya, semua mantan ajudan masuk Mabes Polri lebih dulu. Setelah beberapa bulan, baru mutasi jadi kapolda," ungkapnya.
"Begitu juga mantan Kapolresta Solo, karena sukses mengamankan pernikahan putri Jokowi, dimutasi jadi Wakapolda Jateng. Lalu belum lama ini Korsespri Kapolri dimutasi jadi Wakapolda Sumut," ungkapnya lagi.
Tradisi pengangkatan jabatan lewat sistem urutan per angkatan dinilai telah ditabrak. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan dan berpotensi memunculkan gejolak di kalangan internal."Apalagi jika Idham Azis nantinya diangkat sebagai Wakapolri. Untuk itu, IPW berharap elite-elite Polri memikirkan masa depan Polri dan sistem kaderisasi urut kacang yang sudah terbangun di Polri selama ini," tandasnya. (dtc)