Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pengelolaan utangpemerintah mendapatkan kritik dari ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan pada 16 Agustus 2018 lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan saat ini pemerintah menjaga rasio dan pengelolaan utang dengan hati-hati. Dia menjelaskan sejak periode 2015 hingga 2017 pertumbuhan pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) melalui utang berkurang pesat.
"Selama tahun 2015-2018 pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak," kata Sri Mulyani dalam laman facebook resminya, dikutip Sabtu (25/8/2018).
Dia menambahkan, pada 2015 pertumbuhan pembiayaan melalui utang sebesar 49%. Hal ini terjadi karena pemerintah saat itu melakukan pengamanan terhadap ekonomi nasional dari tekanan harga minyak dan komoditas yang berjatuhan.
"Tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%," tambah dia.
Menurut mantan Direktur Bank Dunia ini, saat ini pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN agar bisa mandiri dan tak ketergantungan utang. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang.
"Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?," imbuh dia.
APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini.
"Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat," ujar dia. (dtf)