Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Jumadi menilai minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan karena Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin tidak mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) yang ada.
"Kalau kita saat ini memang Wali kota yang lemah karena tidak bisa mengsingkronkan kerja antar OPD (organisasi perangkat daerah)," ujarnya, di Medan, Senin (27/8/2018).
Menurutnya, ada dua sektor yang paling lemah dari sisi realisasi penerimaan PAD, yakni pajak reklame dan retribusi IMB. Secara kasat mata, dia melihat sangat tidak mungkin penerimaan pajak reklame dan retribusi IMB minim. Sebab, banyak bangunan berdiri dan banyak reklame yang tumbuh di Kota Medan dari waktu ke waktu.
"Masih ada permainan oknum ketika masyarakat mengurus IMB. Di mana, ketika mengurus izin terkendala masalah, namun ada ujungnya yakni bisa dibantu ketika membayar sejumlah uang," sebutnya.
"Wali kota juga harusnya bisa membuat kebijakan tegas kalau pimpinan OPD tidak mampu merealisasikan target segera diganti," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di tahun ini sebesar Rp2,11 triliun.
Hanya saja, hingga 16 Agustus 2018 realisasi penerimaan hanya Rp726 miliar atau 36,75 %. Meski begitu, Pemko Medan tidak mengajukan revisi perubahan penerimaan PAD di P-APBD 2018.
"Memang realisasi minim, tapi tidak ada kami ajukan perubahan atau penurunan target di P-APBD 2018," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan, Irwan Ritonga, di Medan, Sabtu (25/8/2018).
Dia beralasan sampai saat ini, organisasi perangkat daerah (OPD) yang diberikan tanggung jawab untuk mencari PAD tidak mengajukan permohonan penurunan target.