Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan dan TNI-Polri melalui PP No 18 Tahun 2018 menyisakan persoalan baru bagi pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, Pemda yang semula berharap uang membayarkan THR dan gaji ke-13 akan diganti pemerintah pusat melalui kucuran APBN lewat dana Dana Alokasi Khusus (DAU) kandas. Akibatnya, Pemda harus melakukan efisiensi anggaran dan menanggung sendiri pembayaran THR dan gaji ke-13 tersebut.
Hal itu terungkap saar DPRD Kabupaten Asahan berkonsultasi ke DPRD Sumut, Jumat (14/9/2018). Kepada perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut yang diwakili Syamsul Qodri, DPRD Asahan menyampaikan keluhan terkait sejumlah persoalan yang saat ini mereka hadapi.
Hadir dari DPRD Asahan, Ketua DPRD Benteng Panjaitan, Wakil Ketua DPRD Ilham Harahap, Dahron Hutagaol, Winarni Supraningsih, serta anggota Banggar Ebenezer Siregar.
Ebenezer menjelaskan, saat ini pihaknya harus melakukan efisiensi anggaran akibat adanya pembayaran THR dan gaji ke-13. Saat ini mereka juga dipusingkan dengan penyusunan PAPBD 2018, di mana sampai saat ini pihak Pemprovsu tak kunjung melakukan pembahasan P-APBD Provsu TA 2018.
"Tadinya kita berpikir karena ini peraturan pemerintah (PP) akan ada ditampung melalui APBN Perubahan dan disalurkan ke Pemda melalui dana DAU. Ternyata APBN P tidak ada. Makanya kita berkonsultasi ke DPRD Sumut hari ini setelah sebelumnya ke Pemprovsu. Termasuk juga persoalan kami mau menyusun PABD tapi terkendala pula dengan belum selesai PAPBD provinsi," ujar Ebenezer.
Dikatakan Ebenezer, akibat pembayaran THR dan Gaji ke-13 dibebankan ke Pemda, akibatnya mereka harus memutar otak untuk melakukan efisiensi anggaran. Dan yang menjadi dampaknya hanya sekitar Rp 30 miliar dari Silpa yang bisa dilakukan untuk belanja pembangunan.
"Makanya kita menilai bahwa PP itu lebih bermuatan politis belaka. Memang betul pemberian gaji ke-13 itu sangat membantu ASN, pensiunan atau TNI-Polri dalam menghadapi Lebaran dan tahun ajaran baru anak sekolah. Tapi yang seperti ini dampaknya ada program yang harus dikorbankan karena efisiensi anggaran," terang Ebenezer.
Syamsul Qodri mengaku bahwa persoalan yang dihadapi Pemda Asahan sama juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya. Hanya,memang dengan kondisi tersebut Pemkab dan Pemkot bersama legislatif harus memutar otak untuk melakukan optimalisasi anggaran yang ada.
"Ya seperti itulah yang saat ini dihadapi. Persoalan ini bukan hanya di Kabupaten Asahan tapi juga di kabupaten/kota lainnya. Yang membedakan hanya seberapa kuat keuangan masing-masing daerah untuk bisa menutupi anggaran itu dan tidak sampai mengganggu program atau kebijakam lainnya yang benar-benar berpihak kepada masyarakat," ujar Syamsul Qodri.