Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Nusa Dua. Beberapa menteri kabinet kerja berkumpul membahas strategi pembiayaan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pejabat yang ada adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan butuh strategi pembiayaan baru untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Karena untuk mewujudkan target pembangunan, penting adanya kita mendapatkan pendanaan yang tepat, sumber pendanaan konvensional dari perbankan, obligasi, akan menjadi sumber pembiayaan yang diandalkan," kata Rini di Conrad Hotel Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018).
Rini menyebut, peran BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga cukup tinggi. Salah satunya adalah melalui 30 sektor yang dikuasai oleh BUMN, seperti BUMN karya, BUMN perbankan, dan banyak lainnya.
Rini mengungkapkan, ekonomi Indonesia saat ini masih konsisten tumbuh di level 5% dengan inflasi berhasil dijaga pada level rendah sekitar 3%. Dengan paradigma baru pembiayaan infrastruktur diharapkan bisa mencapai target pembangunan ekonomi seperti menurunkan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kolaborasi pemerintah dengan lembaga negara dalam menyediakan aturan baru pembiayaan infrastruktur harus terus dilakukan,
"Acara ini hasil kolaborasi yang kuat memberikan gagasan, khususnya dari pemaparan, Bu Rini, dan OJK, dan BI" ungkap Sri Mulynai.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BUMN maupun yang melibatkan pihak swasta memiliki dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita hadir karena ingin bahas paradigma baru dalam pembiayaan, dan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi juga rendah," jelas dia.
Strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pun harus dilakukan agar tekanan terhadap fiskal semakin berkurang, artinya alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur bisa dikurangi melalui pembiayaan.
"Kenapa butuh infrastruktur, karena adanya paradigma baru pembiayaan proyek, " tutup dia. (dtf)