Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Bandung - Pemprov Jabar tidak akan buru-buru menutup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkinerja buruk. Sejumlah BUMD antara lain PT Agronesia dan Perusahaan Daerah Agrobisnis dan Pertambangan (PDAP) diberi kesempatan meningkatkan performa usahanya.
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum bertemu dengan pihak direksi dari kedua perusahaan tersebut di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (15/10/2018). Dalam pertemuan itu dibahas berbagai hal termasuk rencana dan upaya penyelamatan perusahaan pelat merah tersebut.
Berdasarkan pemaparan dari pihak direksi, Uu melihat masih ada prospek yang bisa dimaksimalkan dari kedua perusahaan itu. Contohnya saja untuk PT Agronesia tinggal mendapat sentuhan dan kebijakan dari pemerintah agar performa perusahaan bisa meningkat.
"Agronesia itu butuh kebijakan cepat dari kami. MoU dengan perusahaan-perusahaan lain. Pemanfaatan aset perlu sentuhan kebijakan pemerintah," ucap Uu usai pertemuan.
Meski begitu, Uu tidak bisa menampik PT Agronesia memiliki banyak masalah. Salah satunya terkait tunggakan ke beberapa pihak seperti BPJS dan pihak lainnya. Namun Uu tidak menyebut besaran tunggakan tersebut.
"Kami tidak menutup mereka selama punya prospek dan keingunan untuk berkembang. Soal utang mereka juga bingung ditagih BPJS, soal pesangon. Tapi (sekali lagi) mereka punya prospek," ujarnya.
Begitu juga dengan BUMD PDAP yang belum bisa memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sebelum akhir tahun ini, dia juga akan mencari solusi terbaik untuk kedua perusahaan itu.
"Kami tidak akan menutup mereka dan beri kesempatan. Sebelum Desember (dibuat rencana perbaikan) punya kewenangan untuk berkembang. Sampai hari ini belum dulu, saya akan berusaha tapi nanti kalau dari rapat tim harus ditutup apa boleh buat," tutur Uu.
Selain itu, Uu memastikan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Bank BJB. Pihak direksi Bank BJB juga sudah sepakat untuk menggelar RUPS seiring dengan masuknya penyertaan modal dari Pemprov Jabar serta kabupaten dan kota melalui APBD Perubahan 2018.
"Barusan diundang BJB, karena BJB dianggap bagus. BJB sepakat akan adakan RUPS karena setoran modal yang sudah masuk dari berbagai kabupaten-kota. Tinggal menunggu hasil evaluasi Mendagri terhadap APBD Perubahan Pemprov Jabar, DPRD disepakati, Pergub, baru RUPS," kata Uu.
Uu menegaskan pihaknya juga akan menambah penyertaan modal kepada Bank BJB melalui APBD 2019. Langkah itu diambil agar Pemprov Jabar memiliki saham dominan di perusahaan berpelat merah tersebut. Itu juga sesuai dengan arahan Bank Indonesia terkait porsi pemegang saham mayoritas. dtc