Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka pelatihan peningkatan kapasitas jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu 2019. Dia meminta tim penegak hukum dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitas.
Tjahjo optimistis netralitas akan terus dipelihara oleh para ASN. Sebab, menurutnya, program yang dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin sudah lengkap dan jelas.
"Kita optimistis karena Menpan-RB sudah punya program yang lengkap dan aturannya jelas kemudian Pak Syafruddin juga keras sekali mengatakan bahwa posisi ASN harus sama dengan TNI dan Polri," ujar Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/10/2018).
Tjahjo mengatakan para ASN tidak boleh terikat dengan partai politik atau menjadi juru kampanye. ASN yang terlibat harus menerima konsekuensi untuk meninggalkan jabatannya.
"Pemerintahan harus netral, dia sebagai juru kampanye atau sebagai wakil parpol pasangan calon dia harus melepas jabatannya dalam pengertian tidak menggunakan aset daerah," ucapnya.
"Kalau kampanye dia harus melakukan izin. Termasuk menteri juga harus melakukan izin ke KPU dan Bawaslu," katanya.
Pelatihan ini diikuti oleh seluruh Jaksa di Indonesia yang terlibat salam tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Pelatihan berangsung selama tiga hari ke depan. (dtc)