Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) keberatan terhadap Pasal 69-70 RUU Pesantren dan Pendidikan Agama. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan DPR tidak akan memutuskan RUU secara sepihak.
"Jadi DPR adalah tempat untuk menampung seluruh aspirasi warga negaranya. Jadi kalau ada usulan rancangan undang-undang yang sekarang ini pesantren, pasti DPR akan tidak memutuskan secara sepihak," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/10/2018).
Dia memastikan pihaknya akan mengundang semua sektor lembaga keagamaan untuk ikut memberikan masukan terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Apalagi, RUU tersebut saat ini masih dalam pembahasan.
"Termasuk dari gereja PGI, pasti akan diminta pendapatnya dan pasti pemerintah punya sikap, DPR punya 10 fraksi juga punya sikap dan nanti akan terlihat dalam perdebatan di panja," ujarnya.
"Ujungnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan dan menjaga NKRI dari perbuatan tidak penting yang mengancam keretakan hubungan antar sesama anak bangsa," imbuh Bamsoet.
Diberitakan sebelumnya, PGI menyoroti soal syarat pendirian pendidikan keagamaan, yaitu memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 orang serta mendapat izin dari Kanwil Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota.
Aturan ini dinilai tak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja di Indonesia. PGI menyatakan model pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi tak bisa disetarakan dengan pesantren.
"Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan izin karena merupakan bentuk peribadahan," kata PGI.
Komisi VIII DPR RI sendiri telah menanggapi keberatan PGI tersebut. Komisi VIII DPR siap mendiskusikan keberatan PGI tersebut.
"Soal masukan dari PGI tentang tentang pasal 69 dan 70, masih terbuka untuk dibahas bersama-sama," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily saat dimintai konfirmasi, Kamis (25/10).
Berikut ini 2 pasal yang dikritik PGI:
Pasal 69
(1) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis.
(2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh gereja, organisasi kemasyarakatan Kristen, dan lembaga sosial keagamaan Kristen lainnya dapat berbentuk satuan pendidikan atau program.
(3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik.
(4) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
Pasal 70
(1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Kristen yang diperoleh di Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. dtc