Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Pelindo III mendapat dukungan dari Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaaan Agung lewat kerja sama pendampingan, sebagai upaya percepatan proses pembangunan infrastruktur pelabuhan.
Dalam acara penandatanganan kerja sama yang digelar di di Kantor Pusat Pelindo III Surabaya itu, Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Jan S. Maringka menyebutkan pendampingan TP4 Pusat dan Daerah (TP4P dan D) pada BUMN seperti Pelindo III ini merupakan bagian dari langkah kejaksaan untuk terlibat dalam pembangunan, serta menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan negara.
"Dengan TP4 harapannya aparat penegak hukum dan pemilik proyek bisa berjalan bersama-sama dan bersinergi, sehingga pembangunan bisa berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kita juga menghadirkan 7 kejaksaan tinggi dengan harapan memberikan pendampingan di daerah sehingga bisa kita wujudkan pembangunan secara merata di wilayah Indonesia ini," ujar Jan, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/11/2018).
Dalam sambutannya, Jan mengutip amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita butir pertama, bahwa setiap elemen negara harus memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Pelabuhan berperan penting untuk mendukung Program tol laut demi kelancaran distribusi barang, menekan disparitas harga, dan meningkatkan daya saing nasional.
"Kehadiran Jaksa Agung bukan hal yang menakutkan, tapi justru sebagai sahabat dalam mempercepat pembangunan negara," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Pelindo III Doso Agung menyampaikan hal senada, dukungan kejaksaan merupakan hal mutlak yang dibutuhkan agen-agen pembangunan negara, baik kementerian maupun BUMN. Terutama demi mempercepat berjalannya proses pembangunan agar sesuai dengan regulasi.
Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani kerja sama pendampingan di tingkat provinsi oleh Direktur SDM Pelindo III Toto Heliyanto dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi dari tujuh provinsi wilayah kerja BUMN maritim tersebut. (dtf)