Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMPI) Provinsi Sumut berencana menggugat Surat Keputusan (SK)Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi tentang penentapan Upah Mimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019. Namun, Dewan Pengupahan Kota Medan menilai rencana itu akan sia-sia, karena akan dimentahkan PTUN.
"Percuma (menggugat) UMK/UMP akan sia-sia," ujar Anggota Dewan Pengupahan Medan, Usaha Tarigan, di Medan, Senin (26/11/2018).
Usaha menilai penetapan UMK Medan 2019 yang berjumlah Rp 2.969.824, 64 sudah sesuai mekanisme. Sebab, angka tersebut telah diusulkan secara resmi oleh Dewan Pengupahan. Meskipun, diakuinya ada dinamika yang terjadi pada saat Dewan Pengupahan melakukan pembahasan.
Dijelaskannya, pada 2017 PTUN menerima gugatan serikat buruh Provinsi Banten. Namun, pada saat itu gugatan diterima karena memang angka yang ditetapkan di bawah usulan Dewan Pengupahan.
"Karena UMK Medan 2019 ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pengupahan, maka saya nilai gugatan itu akan percuma. Tapi, itu hak dari teman-teman FSPMI kalau ingin menempuh upaya hukum," terangnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Medan, Hannalore Simanjuntak juga tidak mempersoalkan jika ada pihak yang ingin menggugat SK penetapan UMK. "Silahkan saja," katanya singkat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, mengatakan, pihaknya berencana melakukan gugatan ke PTUN Medan terkait SK Gubsu atas UMK 2019 se Sumut yang dianggap dipaksakan tanpa memeprtimbangkan aspirasi buruh.
"Jika SK UMP dan UMK sudah ditangan kami, kami akan gelar rapat dengan LBH, dan mungkin segera kami gugat itu kepala daerah yang tak punya nurani sama kaum buruh," tegasnya.
Tidak hanya itu, Willy mengatakan, FSPMI Sumut akan terus mengadakan konsolidasi dengan serikat buruh lain di Sumut untuk segera merespon kebijakan Gubsu atas UMP dan UMK dengan cara melakukan aksi secara besar besaran.
"UMP dan UMK Sumut murah. Ada dugaan mafia upah murah di Sumut. Kita akan sampaikan dan kampanyekan ini agar mata Gubsu dan kepala daerah lainnya terbuka melihat kondisi kaum buruh," pungkasnya.