Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Dalam kondisi bangsa yang saat ini tengah terpecah-belah akibat perbedaan pilihan politik yang dilatari oleh berbagai hal, sikap netral atau netralitas TNI, Polri serta aparat sipil negara menjadi penentu bagi keberhasilan Pemilihan Umum atau Pemilu 2019.
Pemilu pada hakikatnya diselenggarakan demi menciptakan kesejahteraan rakyat, oleh karenanya diharapkan agar seluruh aparat serta alat negara tidak berpihak kepada kubu manapun yang bertarung. Demi terciptanya suasana damai, sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilu. Komda Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sumbagut Pano Mahulae menjelaskan dalam pernyataan bersama organisasi-organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, Senin (14/1/2019).
Pernyataan tersebut dipublikasikan dalam kaitan Dies Natalis ke-47 Kelompok Cipayung. Dalam rangka itu akan digelar dialog publik bertajuk Menakar Netralitas Aparat Negara di Pemilu, 22 Januari 2019.
Selain PMKRI, Kelompok Cipayung juga terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Kata Ketua Umum Badko HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi, pelaksanaan dialog publik merupakan rumusan bersama para pimpinan organisasi Kelompok Cipayung. Sebagai perwujudan kepedulian mereka terhadap kondisi bangsa saat ini.
"Persatuan dan kesatuan kita sedang diuji dengan hadirnya Pemilu ini, maka dari itu aparat negara sebaiknya berada di posisi yang netral agar masyarakat percaya bahwa hasil Pemilu adalah buah demokrasi yang baik," tegas Hasbi.
Kelompok Cipayung, ungkapnya, ingin hadir menjadi pengawal Pemilu di Indonesia supaya dapat berjalan seusai regulasi tanpa adanya perilaku oknum aparat yang tidak fair dalam pelaksanaan.
Korwil GMKI Sumut-NAD, Gito M Pardede meminta TNI dan Polri, khususnya yang bertugas di Sumatera Utara memainkan peran sebagai aparatur negara yang bersifat netral.
Ujar Gito, Pemilu sangat mempengaruhi kondisi bangsa hari ini dan di masa depan. Soal dukungan politik, semua pihak pasti punya pilihan masing masing. Yang menjadi persoalan penting adalah apakah seluruh ASN dapat menjaga netralitasnya.
"TNI dan Polri yang ada di Sumatera Utara harus netral. Jangan membangun opini publik untuk memilih salah satu kandidat. Kalau aparat penegak hukum berpihak, tentu kemungkinan terjadi perpecahan semakin besar karna mereka melambangkan lembaga negara," tuturnya.
Ketua DPD GMNI Sumut, Faith Manalu, menegaskan, aparat negara harus bertugas menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden maupun Legislatif yang akan digelar bersamaan pada 17 April 2019 mendatang.
"Aparat negara berperan penting dalam menjaga kondusifitas di tengah-tengah masyarakat menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Menjelang detik-detik akhir pelaksanaan Pilpres dan Pileg mereka harus menjaga netralitasnya. Terutama instansi kepolisian dan militer sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan NKRI," tutur Faith.