Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Anggota DPD RI asal Sumatra Utara (Sumut), Parlindungan Purba, terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan pembangunan di Sumatra Utara. Pada Selasa (29/1/2019), Parlindungan Purba menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta untuk menyampaikan sejumlah informasi tentang kendala pembangunan infrastruktur di Sumatra Utara.
"Tadi saya bertemu bapak menteri, untuk menyampaikan berbagai hal setelah saya keliling di kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ada berbagai hal yang kita sampaikan, dan dalam waktu dekat akan dibicarakan dan dicari solusi untuk penanganan sejumlah permasalahan yang kita hadapi di Sumut," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI ini dalam siaran pers yang diterima medanbisnisdaily.com, Selasa (29/1/2019).
Parlindungan Purba mengatakan, sampai saat ini banyak hal yang menjadi kendala pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sungai dan perairan di Sumut.
Di Nias, Parlindungan menemukan adanya kendala pembangunan lima unit jembatan. Kendala utama adalah pembebasan lahan. Hal yang sama ditemui pada hampir seluruh wilayah Sumatra Utara.
"Maka itu, kita minta agar dalam waktu dekat dilakukan rapat teknis bersama seluruh kepala daerah di Sumut, untuk duduk bersama dan menyamakan persepsi dan visi untuk mencari solusi untuk berbagai kendala-kendala yang dihadapi. Kita melihat sudah ada upaya selama ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun masih perlu lebih ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode yang mudah dimengerti masyarakat. Sinergitas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan di Sumut," ujarnya.
Melalui rapat bersama ini, melalui koordinasi dengan pihak yang menangani jalan, jembatan, sungai dan air di Sumut, akan tercipta sebuah komunikasi yang terintegrasi. "Ini sangat dibutuhkan untuk mendorong koordinasi yang intensif antar daerah di Sumut, khususnya kabupaten maupun kota yang berbatasan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Parlidungan Purba juga mengapresiasi Kementerian PUPR yang akan melakukan penelitian untuk penggunaan karet sebagai campuran aspal. Harga komoditas karet sampai saat ini belum mengukir senyum di wajah para petani karet.
"Ini kita harapkan segera dilakukan, karena akan sangat membantu para petani karet kita. Khususnya perkebunan rakyat. Dengan pencampuran karet dengan aspal, akan lebih mengangkat harga karet lokal," ujarnya.
Menurut data Pemerintah Provinsi Sumut, luas tanaman karet rakyat di Sumatera Utara selama periode 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,45% per tahun. Pada tahun 2013, luas tanaman karet rakyat adalah sebesar 394.113,57 ha, menjadi 394.519 ha pada tahun 2016. Kabupaten Mandailing Natal, Langkat, dan Padanglawas Utara merupakan pusat perkebunan karet rakyat di Sumatra Utara.
"Masyarakat petani komoditas karet ini harus menjadi perhatian kita ke depan. Jangan sampai komoditas yang selama ini kita andalkan justru beralih nantinya, serta perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan petani," ujarnya.