Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Jakarta. Indonesia saat ini sedang fokus untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pusat Studi BUMN (PSB) menyebut dari data laporan Bank Dunia tahun 2014 rendahnya investasi infrastruktur yang menyebabkan ekonomi Indonesia terus tertinggal.
Ketua Pusat Studi BUMN Cyrillus Harinowo menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa lebih tinggi lagi apabila alokasi anggaran untuk infrastruktur lebih besar.
Dia menyebutkan, pemerintah saat ini telah melakukan sejumlah terobosan berupa perbaikan regulasi, fiskal, dan kelembagaan dalam rangka mendorong investasi di bidang percepatan lnfrastruktur.
"Akibat kurangnya infrastruktur, biaya logistik Indonesia menjadi amat mahal, bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Dampaknya, daya saing Indonesia menjadi rendah," kata Harinowo dalam sharing session di Menara BCA, Jakarta, Kamis (7/2/2019).
Harinowo menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur juga masih menemui tantangan, seperti masih berkutat pada kendala lemahnya koordinasi antar Instansi/pemangku-kepentingan, lemahnya kualitas penyiapan proyek. "Lambatnya pengadaan tanah, dan last but not least adanya keterbatasan anggaran/dukungan fiskal dari pemerintah akibat ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha, serta sejumlah kendala lain," jelas dia.
Pada tahun 2015, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun atau melonjak 63% dibandingkan anggaran di tahun 2014. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur bertambah lagi menjadi Rp314 triliun, dimana porsi belanja Infrastruktur pemerintah pusat menjadi lebih kecil dan transfer ke daerah meningkat. Tahun 2017 kembali naik menjadi Rp 400,9 triliun, dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp 409, 1 triliun.
Menurut dia, besarnya biaya infrastruktur yang digelontorkan pemerintah, menjadi peluang bagi BUMN bidang karya/Infrastruktur maupun BUMN sektor pembiayaan untuk berperanserta dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.
Namun demikian pemerintah pun harus mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) untuk bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan lain-lain skema kerjasama.
"Pemerintah juga harus mengurangi ketergantungan terhadap alokasi APBN, sehingga membuka peluang skema private investement fund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara," jelas dia.(dtf)