Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Salah satu faktor yang menjadi ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah, selain pendidikan dan ekonomi, adalah kesehatan. Sektor kesehatan berperan penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Semakin baik kualitas kesehatan seseorang, semakin tinggi pula kualitas manusianya.
Hal itu diungkapkan Dr dr Horas Rajagukguk SpB FINACS, anggota Komisi E DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan yang membidangi kesehatan, dalam paparannya sebagai narasumber pada Forum Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019, Senin (8/4/2019), di Hotel Grand Antares Medan.
Menurut Horas, meskipun IPM Sumut mengalami peningkatan sejak 2010 hingga 2017, namun nilainya masih di bawah IPM nasional. IPM Sumut 2017 berada pada 70,51 persen, sedangkan IPM secara nasional 70,81. Sementara itu, masih banyak IPM kabupaten/kota berada di bawah IPM Sumut dan yang terendah di Kepulauan Nias, yakni di Nias Barat dengan angka 59,56. Nilai IPM Nias Barat ini mengalami kesenjangan cukup signifikan dibanding kategori tertinggi Medan yang mencapai 79,98. Hal itu menunjukkan masih adanya persoalan-persoalan mendasar di bidang kesehatan.
Isu-isu strategis di bidang kesehatan di Sumut yang belum sepenuhnya tuntas ditangani antara lain anak dengan gizi buruk, balita pendek (stunting), penyakit menular HIV-AIDS, tuberkulosis (TB), penyakit tidak menular atau penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat seperti hipertensi, diabetes, obesitas, kanker dan gangguan jiwa yang masih tinggi. Khusus masalah kematian ibu melahirkan dan kematian bayi baru lahir, Horas menyampaikan bahwa persoalan itu harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menurut laporan yang disampaikan Gubernur Sumut pada suatu kesempatan, angka kematian bayi pada 2017 adalah 16,3 per 1000 kelahiran hidup dan pada 2018 menjadi 14,93 per 1000 kelahiran hidup. Jika dilihat dari laporan itu tampak grafiknya menurun, tetapi tetap masih menyimpan permasalahan. "Kita jangan terbuai dengan kata grafik menurun tadi,” kata Horas.
Angka 14,93 itu berasal dari 869 kematian bayi dari 305.935 kelahiran hidup. “Kalau dibagikan dalam per hari berarti 2 orang bayi baru lahir meninggal setiap hari. Jadi, jangan terlalu terpaku dengan statistik penurunan. Wajar kah 2 orang bayi baru lahir meninggal dalam sehari?,” ujarnya.
Sedangkan kematian ibu hamil juga menunjukkan grafik menurun. Pada 2017 kematian ibu hamil dan melahirkan sebanyak 186 per 365.935 dan pada 2018 menjadi 180 per 300.358. “Tetapi kalau 180 orang dibagi 12 bulan berarti setiap bulan dijumpai 15 ibu hamil atau melahirkan meninggal dunia, apa itu wajar?. Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi penurunan, jumlahnya masih tetap signifikan. Ini yang perlu mendapat perhatian serius," sebutnya
Menurut Dr Horas Rajagukguk, hal itu bisa terjadi karena fungsi promotif dan preventif Puskesmas sudah beralih menjadi fungsi kuratif diakibatkan kecendrungan Puskesmas mengikuti sistem pelayanan kesehatan BPJS yang mengharuskan masyarakat berobat pada tahap pertama ke Faskes pertama Puskesmas dan kontrol pascaopname ke Puskesmas.
Sementara itu, Angka Harapan Hidup (AHH) Sumut tahun 2017 adalah 68,37 tahun. Angka itu masih berada di bawah AHH Nasional (71,06 tahun). Yang menyedihkan AHH kabupaten/kota masih banyak di bawah AHH Provinsi Sumatera Utara. Rendahnya AHH tersebut salah satunya akibat fasilitas penanganan darurat yang belum memadai.
"Bisa dibayangkan RS di Sumut yang dapat melaksanakan tuntas penyakit jantung koroner (PJK) hanya 2 RS dan berada di Medan. Maka, itu menjadi perhatian bagi masyarakat penderita gejala PJK untuk tidak berpergian jauh keluar kota Medan," imbaunya.
Untuk mengatasi situasi itu, Dinas Kesehatan Sumut diimbau untuk dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada para petugas kesehatan (dokter dan perawat), khususnya yang bertugas di bidang gawat darurat jantung di setiap RS kabupaten/kota agar mampu menangani atau mengevakuasi pasien ke Medan bila diperlukan.
Dalam kesempatan itu, Horas juga menyoroti sistem pelayanan BPJS yang masih jauh dari ideal serta regulasinya yang sering berubah-ubah. Bahkan, menurutnya, BPJS sering sekali bertindak seolah-olah sebagai pemegang kendali pelayanan kesehatan di Sumut. Padahal, mereka hanyalah sebagai penyedia pembiayaan, pungkasnya.
Forum Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019 yang digelar Dinas Kesehatan Sumut tersebut berlangung hingga Selasa (9/4/20190 dan dihadiri seratusan peserta berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Sumut.