Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, menyebutkan penanganan banjir Kota Medan dan sekitarnya, memerlukan peran pihak-pihak terkait atau tidak hanya bertumpu pada Pemko Medan. Ia berharap peran nyata Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR.
"Saya minta BWSS jangan banyak alasan," kata Edy pada Rakor lanjutan penanganan banjir Kota Medan, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (13/5/2019).
Gubernur memaksudkan pernyataannya itu mengingat penanganan banjir melalui normalisasi sungai adalah tugas BWSS II. Sebab salah satu penyebab banjir yang terjadi di Medan, akibat banyak sungai yang ada mengalami sendimentasi atau pendangkalan.
"Karena itu adalah sektor Anda, tapi dampaknya rakyat Sumut yang kena. Saya agak sulit koordinasi dengan Anda. Kalau saya tak bisa bicara di sini, saya akan bicara di Jakarta," tegas Edy pada rakor yang juga dihadiri Pangdam I/BB, Mayjen TNI MS Fadhilah dan Wakil Gubsu, Musa Rajekshah itu.
Gubernur Edy menyampaikan ketegasan itu setelah mendengar pemaparan BWSS II pada Rakor itu. Kasi Perencanaan Umum dan Program BWSS II, Herbert Sihite, antara lain menyebutkan pekerjaan fisik untuk normalisasi sungai di Medan baru bisa dilakukan pada 2023.
Mengapa baru bisa di 2023? Sebab terlebih dahulu masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai (DAS) mesti direlokasi ke rumah susun atau rusun. "Harapannya pindah dulu masyarakat baru konstruksi jalan," kata Herbert Sihite.
Secara teknis untuk BWSS, Gubsu Edy ingin penyelesaian administrasi harus sudah terjadwal dalam 7 bulan ke depan di sisa 2019 ini. Apalagi dari postur anggaran, Edy menyebut sesuai penyampaian Kepala BWSS II, Roy Pardede, saat rakor sebelumnya, tersedia Rp1,9 triliun.
"Dalam dua tahun kan bisa selesai itu kita buat. Rp 1,3 triliun kalau dianggarkan saja itu dua tahun bisa selesai masalah banjir di Medan. Nanti masalah pembebasan lahan rusun, saya sudah minta Kakanwil BPN. Saya minta duduk lagi selesaikan secepatnya," ujar Edy.
Bahkan Gubsu berniat menyampaikan persoalan banjir itu ke pusat. "Kalau kalian tak mau, tak usah. Saya nanti ke menteri PUPR. Bappeda juga begitu, rencanakan. Proses izinnya biar kita bawa. Anda bikin ini semua. Inti pokoknya keinginan saya banjir Medan ini terselesaikan. Ini yang prioritas," tambah Edy.
Selain itu, Gubernur Edy juga meminta semua peserta rapat yang hadir, untuk mencatat apa-apa saja yang mesti dilakukan masing-masing instansi, untuk kemudian dijadikan sebuah buku perencanaan atau buku biru yang akan dibawanya ke Jakarta.
"Bentuk tim telusuri sungai lagi sehingga kita punya data. Teknisnya nanti bisa kita presentasikan ke menteri atau kita yang undang dia datang. BWS saya mau harus buat program di 2020 sesuai mau saya ini. Kami (Pemprovsu) juga bentuk tim untuk kerja. Jadi semua terprogram," tegasnya lagi.
Akademisi USU yang juga mantan Pimpro Penanganan Banjir Citarum, Asman Sembiring, mengungkapkan masalah pembebasan tanah memang tidak mudah. Namun kalau pemda mendukung tentu bisa cepat terlaksana.
"Prinsipnya dari semua sungai kita desain dulu penanganannya. Instansi terkait juga buat plan soal tanah, pemetaan sungai Deli dan Babura. Kira-kira dapat selesai satu tahun soal tanah, itu sudah bagus dan menjadi crash program buat banjir Medan," katanya.
Sementara itu, Pangdam I/BB, Mayjen TNI MS Fadhilah menegaskan pada prinsipnya Kodam I/BB setuju dengan keinginan Gubsu. Terlebih pihaknya punya banyak perangkat untuk membantu pemda.
"Kendaraan kami juga punya selagi tidak dipakai. Intinya kita ingin mendorong, mendukung kemauan Sumut lebih baik. Pesan saya, pertama gak perlu malu kita belajar dari Jakarta. Persoalan banjir Medan ini mirip-mirip sedikit. Dan terpenting kita punya kemauan yang sama. Jangan ada dusta diantara kita supaya nanti jalannya tak pincang," kata Pangdam.