Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Beberapa waktu lalu sempat muncul usulan dari Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). DPD Demokrat Sumut dengan tegas menolak KLB. Sebab, Demokrat di bawah kendali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih dalam keadaan baik.
“Kami berpandangan tidak perlu kepentingan memaksa untuk KLB. Demokrat di bawah kepemimpinan Pak SBY masih on the track di jalur yang tepat, sehingga usulan KLB kami tolak keras,” kata Plt Ketua DPD Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain, di Medan, Minggu (16/6/2019).
Menurutnya, syarat-syarat untuk menggelar KLB belumlah terpenuhi. Demokrat Sumut menjunjung tinggi hasil keputusan Kongres Partai Demokrat di Surabaya dan mendukung penuh kepengurusan DPP Partai Demokrat masa bhakti 2015 -2020.
Herri mendesak DPP Partai Demokrat memberi sanksi organisasi terhadap individu-individu yang bertindak tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
Sebab, tindakan GMPPD dinilai dapat merusak dan membuat perpecahan di Partai Demokrat maka sangat perlu diberikan sanksi tegas sesuai AD/ART Partai.
"DPP Partai Demokrat agar secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut supaya tidak menjadi konsumsi publik yang pada akhirnya akan merugikan partai. Kita harus tetap mengikuti aturan Partai dan menghormati hasil Kongres, jadi semua pihak harus menahan diri,” tegas Herri.
Sekretaris DPD Demokrat Sumut, Hj Meilizar Latif menambahkan bahwa, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara beserta seluruh jajaran DPC PD se-Sumatera Utara tetap berpegang teguh dengan hasil kongres Surabaya.
Ia mengatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat Sumut menolak adanya KLB.
” Saya pikir semuanya harus menahan diri, jangan terhasut oleh hal-hal yg membuat perpecahan, kita ini partai yg paling demokratis maka bertindaklah dgn cara-cara demokratis pula. Tidak ada kejadian yang luar biasa semua berjalan dengan baik, begitulah dinamika politik naik turun itu keniscayaan,” ujarnya.
Dengan demikian, maka DPD Partai Demokrat Sumatera Utara beserta di seluruh DPC Kab/Kota se-Sumatera Utara menolak dengan tegas, karena tidak ingin menimbulkan preseden buruk di kemudian hari. Dia menegaskan DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mendukung penuh SBY hingga berakhirnya masa jabatan Ketua Umum.