Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Selama kurang lebih 3 hari berkunjung ke sejumlah kabupaten di Kawasan Danau Toba (KDT), Presiden Jokowi dikritik berbagai kalangan masyarakat. Kunjungan monitoring sekaligus evaluasi itu dinilai lebih kepada kepentingan investasi pariwisata. Padahal, selain itu, harapan sebagian besar masyarakat, khususnya orang Batak, kedatangan Kepala Negara juga bisa menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan yang selama ini gencar disuarakan.
"Kunjungan itu memang menunjukkan komitmen beliau terhadap pengembangan KDT, namun kunjungan itu didominasi soal infrastruktur dan investasi. Sedangkan isu sosial budaya dan lingkungan tidak kelihatan, padahal itu justru menjadi kekuatan Tano Batak sebagai destinasi wisata super prioritas. Misalnya soal pencemaran, kerusakan alam dan sengketa lahan," kata mantan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan menjawab medanbisnisdaily.com, Rabu (31/7/2019).
Di semua titik kunjungannya, sambung Abdon, presiden selalu bicara tentang kebutuhan investasi yang besar tapi sama sekali tidak menyinggung kondisi ketidakpastian hukum dan administrasi atas lahan-lahan adat di seluruh Tano Batak.
"Saya khawatir masuknya investasi besar-besaran tersebut akan menimbulkan konflik agraria yang justru menghambat perkembangan pariwisata," jelas Abdon.
Hal sama juga disampaikan anggota Komisi B DPRDSU, Richard Sidabutar. Dikatakannya, pariwisata Danau Toba memang perlu pengembangan agar wisatawan betah berwisata. Salah satunya dengan mengupayakan pencegahan pencemaran ekosistem di Danau Toba dan rencana tata ruang wilayah.
"Bicara pariwisata dunia, tidak ada artinya kalau lingkungan di sekitar kawasan itu tercemar, kebersihan, kualitas air di Danau Toba tidak terjaga dan terpelihara. Itu merupakan hal vital yang semestinya fokus utama pemerintah," kata Richard.