Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Beijing. Pemerintah Cina mengingatkan Inggris untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong. Peringatan ini disampaikan setelah seorang menteri Inggris menelepon pemimpin Hong Kong untuk menyampaikan keprihatinan mengenai aksi-aksi demo massal yang mengguncang wilayah itu selama dua bulan ini.
Pada Jumat (9/8/2019) waktu setempat, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab berbicara via telepon dengan pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Dalam kesempatan itu, Raab menekankan perlunya "penyelidikan yang benar-benar independen atas peristiwa-peristiwa baru-baru ini". Pernyataan Raab itu memicu kemarahan pemerintah Cina.
"Cina dengan serius menuntut agar pihak Inggris segera menghentikan semua tindakan yang mencampuri urusan Hong Kong dan mencampuri urusan dalam negeri Cina," cetus juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (12/8/2019).
Hua pun mengecam tindakan Raab yang menelepon Lam dan menyebutnya sebagai "keliru". Hua juga menyerukan Inggris untuk berhenti "menghasut masalah" di Hong Kong.
Pemerintah China belakangan menuding bahwa aksi-aksi protes antipemerintah di Hong Kong didanai oleh Barat. Namun Beijing tidak memberikan bukti kecuali pernyataan dari sejumlah politisi Barat.
Sebelumnya pada pekan lalu, pemerintah Cina mengecam Washington setelah muncul laporan bahwa sejumlah diplomat AS yang ditempatkan di Hong Kong telah bertemu dengan para aktivis pro-demokrasi. Kementerian Luar Negeri Cina pun menyerukan AS untuk "segera memutus hubungan dengan berbagai perusuh anti-Cina dan segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong".
Selama dua bulan ini, ketegangan melanda Hong Kong setelah aksi-aksi protes yang awalnya dipicu oleh penolakan atas RUU ekstradisi ke Cina. Belakangan aksi-aksi demo besar-besaran tersebut berubah menjadi gerakan yang lebih besar untuk menuntut reformasi demokrasi. Menurut kepolisian Hong Kong, total 420 orang telah ditangkap sejak aksi-aksi demo massal dimulai pada 9 Juni lalu.(dtc)