Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Lewat demonstrasi yang diselenggarakan siang tadi, Kamis (15/8/2019), di DPRD Sumatera Utara, DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi pengawasan ketenagakerjaan di provinsi ini. Dari kurang lebih 12.500 perusahaan yang ada, hanya terdapat tenaga pengawas sekitar 90-an.
Bagaimana mungkin dengan jumlah yang sangat timpang itu pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Akibatnya pelanggaran hak-hak buruh oleh pihak perusahaan tetap saja berlangsung. Dengan seenaknya buruh diperlakukan semena-mena.
Sekretaris DPW, Tony Rickson Silalahi, meneriakkan dalam orasinya di hadapan anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan. Pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan kepada Disnaker provinsi dan kabupaten/kota selalu dijawab dengan dalih kekurangan orang untuk melakukan pengawasan. Juga kekurangan anggaran.
"Kami meminta persoalan serius ini jadi perhatian Pak Sutrisno dan DPRD Sumut jika punya komitmen melindungi buruh. Ini merupakan kewenangan kalian meminta pemerintah menambah tenaga pengawas sekaligus anggarannya," tegas Tony.
Dia mencontohkan kondisi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana Disnaker tidak memiliki tenaga mediator. Setiap kali muncul sengketa dengan perusahaan, terpaksa mereka harus berangkat ke Medan.
Sutrisno Pangaribuan yang menghadapi demonstrasi buruh tersebut seorang diri menegaskan mendukung upaya perjuangan buruh. Agar buruh sebagai salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang terlindungi.
Mengingat saat ini adalah momen dimana DPRD Sumut tengah menyusun anggaran untuk APBD 2020, dia menyatakan akan mendorong penambahan alokasi biaya di dinas ketenagakerjaan. Tujuannya agar tenaga pengawas yang jumlahnya sangat kurang dapat ditambah. Sehingga perlindungan buruh lebih maksimal.
"Saya akan mendorong dalam pembicaraan anggaran ditambahi untuk Dinas Ketenagakerjaan untuk peningkatan jumlah tenaga pengawas," tegas Sutrisno yang berasal dari PDI Perjuangan.