Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Meski usia kemerdekaan Indonesia sudah 74 tahun, namun buah kemerdekaan itu belum dirasakan seutuhnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk bagi warga di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Humbahas, Sumatra Utara. Demikian salah satu poin yang mengemuka dalam Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar Forum Putra/Putri Humbahas. FGD digelar di Pondok Rakyat, Jalan Melati 2, Setiabudi Medan, Jumat sore (16/8/2019).
Koordinator Forum Putra/Putri Humbahas, Parno Mahulae dalam keterangan tertulisnya yang diterima medanbisnisdaily.com, Jumat sore (16/8/2019) menguraikan, dalam FGD itu terungkap sejumlah desa di Humbahas yang hingga kini belum dialiri listrik.
Seperti misalnya yang diungkapkan salah seorang peserta FGD, Juliaster Marbun. Juliaster mengatakan, ada sejumlah desa di 3 kecamatan di Humbahas, yakni Pakkat-Parlilitan-Tarabintang (Papatar) belum dialiri listrik. Desa itu antara lain, Desa Sinambadia dan Bungus (Parlilitan) dan Sihapesong (Pakkat).
“Padahal di daerah Papatar sendiri banyak dibangun PLTA. Kalau tidak salah ada 5 PLTA di daerah tersebut. 2 PLTA sudah beroperasi, sementara 3 lagi sedang dalam proses pembangunan," kata Juliaster.
Peserta lainnya, Clinton Sibarani mengatakan, dilihat dari potensi sumber daya alam yang melimpah, sepertinya tidak mungkin jika masih ada daerah yang tidak dialiri listrik di Papatar yang merupakan penghasil sumber daya listrik di Sumatra Utara. "Ini bagaikan ayam mati di lumbung padi," katanya.
Supriadi Purba peserta FGD lainnya menimpali, fakta-fakta itu adalah kritik agar Pemkab Humbahas lebih serius menata dan mengelola kabupaten yang telah berusia 16 tahun ini. "Amanat otonomi daerah harus bisa dilaksanakan dan dinikmati semua warga," katanya.
Parno Mahulae menambahkan, selain belum dialiri listrik jalan di tiga kecamatan ini juga rusak parah.
Sementara sumber pendapatan masyarakat adalah bertani.
"Karena akses jalan yang rusak, hasil pertanian itu tak bisa didistribusikan ke daerah lainnya," kata Parno. Dijelaskannya, melalui forum itu, mereka meminta agar Pemkab Humbahas membenahi semua persoalan itu, sehingga buah kemerdekaan negeri ini dapat dirasakan semua orang.