Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) melaporkan berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini di Kawasan Danau Toba (KDT) kepada Presiden Jokowi. Salah satunya adalah konflik yang terjadi antara masyarakat adat Sigapiton dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Demikian keterangan tertulis Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT ) yang diterima medanbisnisdaily.com, Senin (23/9/2019).
Ketua Umum YPDT, Maruap Siahaan, mengatakan, pembangunan di KDT cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat. Salah satunya pengerjaan jalan Nomadic Caldera Toba Escape oleh BPODT yang berujung bentrok dengan masyarakat setempat, Jumat (12/9/2019).
"Surat ke Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara telah dikirimkan pada Selasa (17/9/2019). Tembusan surat dikirimkan juga kepada Luhut Binsar Panjaitan (Menko Kemaritiman), Yasona H Laoly (Menteri Hukum dan HAM), dan Moeldoko (Kepala KSP)," kata Maruap.
Selain surat yang dikirimkan kepada Presiden tersebut, sambung Maruap, YPDT juga melakukan pertemuan dengan organisasi-organisasi lain, seperti Forum Bangso Batak Indonesia (FBBI), Forum Peduli Bona Pasogit (FPBP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Batak Center (BC), Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Rabu (18/9/2019) dan berlanjut dalam sebuah diskusi kamisan pada Kamis (19/9/2019) di Jakarta.
"Dalam diskusi itu, salah seorang pembina YPDT, KT Sirait menyampaikan bahwa rakyat Sigapiton dahulu turut memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan republik ini. Hal tidak sepantasnya jika perjuangan mereka dibalas dengan perlakuan kekerasan mengatasnamakan pembangunan pariwisata," kata Maruap.