Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua KPU RI, Arif Budiman, mengatakan, pihaknya akan mengecek lebih mendetail penyebab sejumlah daerah belum juga menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) anggaran Pilkada Serentak 2020.
"Penetapan (NPHD) kita 1 Oktober, kemudian di evaluasi dan diperpanjang sampai 14 Oktober. Sampai hari ini masih tersisa 33 daerah lagi," ujar Arif di Universitas Sumatera Utara, Medan, Selasa (22/10/2019).
Disebutkannya, hari ini ada beberapa daerah yang telah menandatangani NPHD bersama Pemda. Namun, ia tidak ingat jumlah pastinya.
"Kita akan cek lagi lebih detail penyebabnya apa, kalau penyebabnya hanya persoalan besaran nilai, kita bisa bahas lagi. Kalau kemudian, perdebatan hal lain yang tidak bisa diselesaikan, nanti kita minta pendapat dari Kemendagri," jelasnya.
Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin, menambahkan, bahwa dari 25 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, ada 2 daerah lagi yang belum penandatangan NPHD yakni Sergai dan Simalungun.
"Terkait belum ditandatangani NPHD, kami sudah laporkan ke Kemendagri," jelasnya. (Andika Syahputra)