Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Pemprov Sumut, Pemkab Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Selatan dan Pemkab Dairi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 5 kali secara berturut-turut. Sementara Labuhanbatu Selatan 6 kali berturut-turut. Opini WTP itu mulai dari tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2018. Hal itu terungkap dalam Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (22/10/2019).
Pada kesempatan itu, 17 Pemda di Sumut menerima penghargaan opini WTP atas LKDP tahun anggaran 2018 dari Kementerian Keuangan RI. Adapun 17 Pemda itu adalah Pemprov Sumut, Pemko Binjai, Pemko Gunung Sitoli, Pemko Sibolga, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Asahan.
Kemudian Pemkab Batubara, Pemkab Dairi, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Labuhan Batu Selatan, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Samosir, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Tapanuli Utara, dan Pemkab Toba Samosir.
Ada peningkatan jumlah Pemda yang meraih WTP di banding tahun 2017. Bila tahun 2017 hanya 14, maka tahun 2018 bertambah menjadi 17 Pemda.
Namun, menurut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, perlu peningkatan yang masif hingga seluruh Pemda di Provinsi Sumut meraih WTP dari BPK. "Ini merupakan kewajiban, bila menemukan kesulitan maka ada lembaga yang siap membantu. Daerah lain bisa memberikan laporan keuangan yang baik, mengapa yang lain tidak. Ini perlu kita kejar bersama-sama karena Sumatera Utara ini memiliki potensi yang luar biasa. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik maka akan sulit memaksimalkan,” kata Edy Rahmayadi saat memberikan kata sambutan.
Sedangkan untuk daerah yang belum bisa memenuhi, diharapkan bisa mengejar ketertinggalannya. "Bagi daerah yang sudah meraih WTP pertahankan dan yang belum harus mengejarnya," ujar Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Tiarta Sebayang, mengatakan daerah lain yang masih belum meraih WTP perlu belajar dari daerah yang sudah berhasil.
"Ini tantangan kita untuk menambah persentase Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumut meraih Opini WTP. Bagi daerah lain yang belum, belajarlah dari daerah yang sudah meraih WTP. Fokus kita tahun 2020 adalah mendukung pembangunan, menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi, laporan keuangan yang baik itu perlu, ini untuk kebaikan bersama," ujar Tiarta.
Selain Pemda, ada 5 lembaga/instansi di Provinsi Sumut yang mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb sebagai Unit Akutansi Pembantu pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) kategori penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah terbaik periode tahun 2018.
Kelima lembaga/instansi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan, Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumut, Pengadilan Tinggi Medan, BPS Provinsi Sumut dan Kanwil BPN Provinsi Sumut.
Rakorda Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Wilayah Sumut juga dilengkapi dengan sesi berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dengan narasumber Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jendral Kemenkeu RI, Wiwin Istanti.
Menurutnya WTP bukanlah tujuan akhir, laporan pertanggungjawaban penting sebagai informasi perencanaan penganggaran periode berikutnya. "Karena itu kita perlu menyusun laporan keuangan yang baik. Pada kesempatan seperti ini kita bisa berbagi dan daerah lain yang belum mencapai WTP kita saling berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi," katanya.