Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan melakukan negosiasi ulang atas alutsista Jet tempur dengan Korea Selatan sebelum melakukan pembelian. Dia mengaku hal itu juga diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran dianggap kemahalan.
Pembelian alutsista itu merupakan proyek kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) untuk pesawat tempur Korean Fighter Experimental/Indonesian Fighter Experimental (KFX/IFX).
Sebenarnya proyek ini sudah direncanakan cukup lama. Berdasarkan pemberitaan detikcom, pada 2009 Indonesia menyatakan minat untuk terlibat, yang ditandai dengan penandatangan letter of intent (LoI). Kemudian, LoI ini berlanjut dengan kesepakatan pengembangan bersama.
Rencana kerjasama itu diperkuat dengan pertemuan antara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Korea Selatan (Korsel), Kim Chang-Beom pada Maret 2019.
Menurut Wiranto dalam pertemuan itu dibicarakan rencana kunjungan ke Korsel untuk negosiasi proyek pesawat tempur Korean Fighter Experimental/Indonesian Fighter Experimental (KFX/IFX).
Rencananya, pesawat tersebut diproduksi sebanyak 168 unit yang terbagi Korsel 120 unit dan Indonesia diperkirakan 48 unit. Produksi massal rencananya dimulai 2026. Saat ini, jet tempur itu dalam tahap pengembangan menuju pembuatan purwarupa atau prototipe.
Sebelumnya pada Jumat (13/12) siang, Prabowo melaporkan masalah-masalah alutsista kepada Menko Polhukam Mahfud Md. Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi harga alutsista sebelum melakukan pembelian.
"Alutsista dianggap mungkin terlalu mahal. Sedang ditinjau kembali, kita sedang me-review, mengkaji. Kita diperintah menego kembali begitu oleh Bapak Presiden," kata Prabowo setelah bertemu Menko Polhukam Mahfud Md di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Kita kan pelaksana, jadi ya kita harus pandai pandai untuk menjaga kepentingan nasional," imbuhnya.dtc