Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Badan Komunikasi Nasional Desa se Indonesia (BKNDI) terbentuk secara nasional, termasuk di Sumut dan di 15 kabupaten/kota. Lembaga tersebut akan membantu kepala desa dan perangkatnya untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dalam pengelolaan anggaran desa. Karena seluruh desa mendapat kucuran anggaran dana desa dari APBN, sehingga pengelolaannya perlu pendampingan BKNDI.
“Kita menyiapkan aplikasinya, termasuk progam anggaran desa, laporan pertanggung jawabannya berbasis elektrik dan e-budgeting. Masyarakat bisa mengaksesnya lewat android yang dimilki apa-apa saja program pembangunan desa,” kata penasehat DPW BKDNI Sumut, Jauhari Lubis, di Medan, Senin (17/2/2020).
Jauhari Lubis mengatakan, lembaga ini hadir di Indonesia untuk membantu masyarakat desa dalam segi meningkatkan kualitas SDM-nya, seperti karena di desa ada dikucurkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat, tapi itu dirasa kurang cukup karena personilnya terbatas sehingga tidak mam;pu menjangkau semua desa yang ada.
Lembaga ini, kata dia, lahir karena terkabar banyak dana desa dikorupsi, sehingga kepala desanya masuk penjara. Hal itu terjadi karena kepala desa tidak mengetahui bagaimana menggunakan anggaran yang benar.
"Meski di beberapa desa kepala desanya ada yang sarjana tapi masih banyak kurang memahami pengelolaan keuangan dana desa. Bimbingan teknis selama lima hari dilakukan dirasa kurang cukup makanya sangat perlu pendampingan oleh BKDNI untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dana desa," jelasnya.
“Supaya jangan terjadi kesalahan dalam penganggaran perlu ada perangkat keras dan lunak salah satu perangkat kerasnya yaitu BKND agar desa tersebut terbebas dari korupsi," imbuhnya.
Untuk Ketua DPW BKNDI Sumut dipercayakan kepada Burhan Sinaga, Sekretaris Gondang Hutasoit, Bendahara Memes, Penasehat Hamdan Simbolon. Turur hadir dalam kesempatan itu Ketua BKNDI Deli Serdang, Ratna Ginting.