Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Balige. Pemerintah Kabupaten Toba hari ini, Rabu(15/4/2020) membagikan bantuan berupa sembako kepada sebanyak 1.206 kepala keluarga(KK) di 6 kelurahan di Kecamatan Balige. Bantuan berikutnya akan berlanjut secara bertahap di 16 kecamatan.
Bupati Toba, Darwin Siagian mengatakan bantuan yang akan diberikan kepada warga adalah merupakan bantuan atas terjadinya pandemi virus covid-19 dan saat ini cukup menyakitkan kehidupan masyarakat banyak. Untuk itu, sebagai bentuk kepedulian akan diberi bantuan berupa sembako kepada seluruh warga yang benar-benar sangat harus dibantu.
"Pendistribusian bantuan sembako ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk pertama ini akan dimulai di 6 kelurahan di Kecamatan Balige," ujar Bupati Toba,Darwin Siagian, Rabu(15/4/2020) di Rumah Dinas Bupati di Jalan Sutomo Balige.
Bupati menyampaikan,bentuk pendistribusian bantuan sembako tidak asal bagi atau tidak menurut data penerima PKH yang terdaftar di Dinas Sosial namun adalah warga yang benar-benar terkena imbas atas pandemi itu.
"Kami berharap warga bisa memahami dan memaklumi," ucap Bupati seraya menyebut pendistribusian bantuan langsung oleh pemerintah kepada warga disaksikan petugas baik Polres maupun Kodim.
Ketua DPRD Toba, Effendi Napitupulu menyampaikan dukungannya kepada Pemkab Toba atas bantuan yang akan didistribusikan kepada warga. Dia berharap sebagai penerima adalah warga yang benar-benar harus dibantu akibat dampak pandemi corona.
"Harapan kami penyaluran tepat sasaran dan tidak ada pendataan penerima yang double," tegasnya.
Untuk pendistribusian bantuan sembako berupa beras 10 kg, telor satu piring dan minyak goreng 1 kg kepada 1.206 KK di Kecamatan Balige selain melibatkan aparat Polres dan Kodim juga melibatkan seluruh SKPD dikoordinir oleh Sekda Audhy Murphi Sitorus.
Dalam pembagian tugas sesuai dengan tugas Gugus Tugas Pemkab Toba dibagi untuk 6 kelurahan dan mendapat pengawalan dari aparat dan disaksikan anggota DPRD setempat.