Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Kita masygul membaca berita penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Provinsi Sumut. Menurut kepolisian, sudah ada 5 daerah yang diduga melakukan penyelewengan. Yakni, Medan, Siantar, Toba, Samosir, dan Deli Serdang.
"Kami sedang kumpulkan data apakah benar terjadi tindak pidana korupsi," ungkap Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin pada talkshow yang disiarkan online dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Senin (18/5/2020).
Anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang malah menemukan praktek kecurangan penyaluran paket sembako senilai Rp 225.000 dari Pemprov Sumut di Kabupaten Simalungun.
Rony menjelaskan, Kabupaten Simalungun mendapat jatah 78.659 paket sembako. "Ada 8 truk yang tadi datang, masing-masing truk berisi 800 paket. Sebelum diturunkan kami minta untuk dilakukan pengecekan apakah jenis dan volume paket sembako sesuai dengan spesifikasi," ujar Rony, ketika dikonfirmasi pers, Senin (18/5/2020).
Paket sembako berisi beras 10 kg, gula 2 kg, minyak 2 kg dan mie instan 20 bungkus. Ternyata setelah ditimbang, beras rata-rata beratnya antara 8 - 9,5 kg, gula beratnya hanya 1,75 kg, kurangnya sekitar 1/4 ons.
Padahal, pihak kontraktor sembako tersebut telah beruntung di antara Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per paket. Eh, pihak suplier mengaku karena buru-buru melakukan pengepakan dan kelelahan.
Bagaikan Proyek
Tokoh Muda Muhammadiyah Abdullah Sitorus, juga menyoroti pemberian paket sembako senilai Rp 225.000 kepada 1.321.426 KK (kepala keluarga) warga terdampak wabah virus corona di 33 kabupaten/kota. Ternyata, dari pagu anggaran Rp 290 miliar lebih, ada selisih hingga Rp 56,1 miliar.
Abdullah meyakini selisih harga tersebut merupakan keuntungan serta ppn+ pph pelaksana kegiatan. Diakuinya di dalam aturan ada selisih keuntungan (berkisar 10-20 %) untuk pelaksana kegiatan.
“Cuma di tengah pandemi virus corona seperti ini jangan bicara keuntungan, masyarakat sudah susah, ekonomi terpuruk, susah makan," katanya, Selasa (19/5/2020).
Program ini secara nasional akan berlanjut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah memperpanjang masa berlaku program bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek dan bansos tunai untuk penerima di wilayah non Jabodetabek hingga akhir Desember 2020.
Sebelumnya, bansos Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan sejak April sampai Juni. Sedangkan yang non-Jabodetabek berupa tunai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.
Tak kepalang. Untuk anggaran, bansos sembako Jabodetabek dialokasikan Rp 6,8 triliun sementara bansos tunai non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun.
Masih ada pula program keluarga harapan (PKH) yang mencapai Rp 37,4 triliun serta Kartu Sembako dengan anggaran Rp 43,6 triliun. Juga bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun.
Alangkah baiknya jika semua bantuan itu dikonversikan ke rupiah. Jika berupa sembako otomatis harus menghitung keuntungan suplier. Pendekatan proyek itu akan membuat ada yang “menari-nari” di ladang kemiskinan rakyat. Tapi jika berupa uang tunai, maka uang akan berputar di daerah ketika para penerima membelanjakannya.